Bos PT Lobindo Dilaporkan Acok ke Mabes Polri

oleh
– Sidang Lanjutan Gugatan PT Gandasari Vs PT Lobindo

TANJUNGPINANG (SK) — Sidang lanjutan perkara perdata antara PT Gandasari Resources (GR) terhadap PT Lobindo Nusa Persada (LNP) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (14/10).
Sidang kali ini menghadirkan dua saksi yakni Kasman, selaku rekan bisanis sekaligus Direktur PT LNP, yakni Jhon Fredy dan Subagyo, mantan staf karyawan dari PT LNP selaku pihak tergugat.

Dalam keterangan Kasman menyebutkan, bahwa tergugat sekaligus penggugat Rekonvensi PT LNP menyebut, jika dalam perkara tersebut sebelumnya, Haryadi alias Acok selaku Direktur PT GS telah pernah dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan uang milik Yonfredy alias Anton senilai Rp10 miliar.

Uang tersebut sebelumnya telah diserahkan PT LNP kepada Acok sebagai dana pengembaliaan kuasa penambangan, dan pengaliaan lahan 150 hektar lahan PT GS yang di take over dari PT Dwi Karya Abadi (DKA) melalui kesepakatan akte notaris nomor 15.

BACA JUGA  Polsek Daik Terima Mobil Dinas Dari Mabes Polri

“Laporan pertama ke Mabes Polri dilakukan karena PT Lobindo merasa dirugikan atas penyerahan dana Rp10 miliar untuk pengambil alih hak pengelolaan tambang serta lahan yang di take over PT DKA ke PT Gandasari. Atas laporan ini, tim penyidik Mabes Polri menetapakan yang bersangkutan sebagai tersangka,” ucap Kasman.

Disamping itu, Kasman juga mengaku sebagai tenaga keuangan dan rekan Yonfredi alias Anton. Kepada majelis hakim Parulian Lumbantoruan SH juga mengaku pernah melihat penetapan Acok sebagai tersangka, dan hal itu diperkuat dengan bukti T 16 berupa atas SP2HP penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka.

“Selanjutnya, setelah uang Rp10 milliar dikembalikan, Haryadi alias Acok keduanya sepakat untuk berdamai,” kata Kasman.

Hal lain, Kasman juga menyebutkan bahwa PT LNP pernah melaporkan Acok ke Mabes Polri atas dugaan tunggakan dan belum dibayarkannya tentang pajak royalty, dana reklamasi, CSR/CD serta pajak lainya, dari pelaksanaan tambang yang dikuasakan PT LNP.

“Untuk laporan Nomor 233 ke Mabes Polri, karena adanya dugaan kasus tindak pidana atas tidak dilaksanakan kewajiban PT GS dari pertambangan yang dilakukan seperti, pajak, royalty, DKTM dan CSR/CD serta pajak lainya, dari penambangan bauksit, berdasarkan kuasa pertambangan yang diberikan PT Lobindo. Dan dugaan kasus itu sampai saat ini masih berjalan di Mabes Polri,” ucapnya.

BACA JUGA  Mabes Polri Lakukan Pencabutan Surat Telegram Kapolri

Sementara mengenai asal muasal perjanjiaan dan kesepakatan akte yang dibuat antara kedua belah piak, Kasmsan mengatakan adalah kesepakatan melalaui surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris.

Dalam hal pemberian surat kuasa pertambangan dari PT LNP kepada PT GS dengan konsekwensi pembayaran dana Rp5 juta US Dollar atau setara Rp42 miliar lebih.

Sebagai mana diberitakan sebelumnya, PT GS menggugat PT LNP atas Wanprestasi atau ingkarjanji dalam hal pengaliaan lahan pertambangan bouksit di Desa Wacopek, Kabupaten Bintan.

Atas Gugatan itu, PT LNP kembali menggugat balik PT GS melalui gugatan rekonvensi atas tuduhaan yang sama. Sidang akan kembali dilanjutkan oleh majelis hakim pada minggu mendatang dengan agenda masih memeriksa saksi lainnya. (HK/SK-001)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.