LINGGA (SK) — Awang Sukowati, Ketua BPD Desa Pulau Medang, Kecamatan Senayang, menyesalkan kinerja panitia Musrembang yang dinilainya pilih kasih dalam memberikan fasilitas terhadap undangan. Semua undangan yang daerahnya jauh, yakni, Pekajang, Senayang, Pulau Medang dan pulau-pulau lainnya yang letaknya daerah jauh dari Daik Lingga, dan bagi undangan yang menginap di Daik Lingga, Panitia memberikan fasilitas mulai dari penginapan, transfortasi dan tas.
“Namum oleh Panitia pemberian fasilitas tersebut tidak secara keseluruhan, karena seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang terdiri dari 51 desa yang ada di Kabupaten Lingga, yang diundang guna mengikuti musrenbang panitia tidak memberikan fasilitas tersebut,” ujarnya Kesal, Rabu (11/03/2015) kepada Wartawan, saat meliput Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Lingga Tahun 2015, diaula kantor Bupati Lingga.
Kami tidak meminta yang berlebihan, hanya meminta panitia tidak pilih kasih dalam hal fasilitas ini, karena kami juga undangan, jika yang lain mendapatkan fasilitas kenapa kami tidak diberikan, kalau memang panitia tidak membutuhkan BPD dalam Musrembang kenapa kami di undang.
“Biaya yang kami keluarkan untuk memenuhi undangan untuk mengikuti musrenbang tidak sedikit, seperti kami dari Desa Pulau Medang ongkos pulang pergi sebesar Rp 500 ribu, belum termasuk biaya penginapan, sewa kendaraan serta makan, selama kami berada di Daik Lingga, namun setelah kita mengikuti musrenbang malah di beda-bedakan,” ucapnya kesal.
Ditempat terpisah, Panitia pelaksana Musrenbang, Hesta Rio Sandra, mengatakan, tidak diberikannya fasilitas kepada BPD dikarenakan keterbatasan anggaran, musrembang tahun 2015, panitia hanya menganggarkan fasilitas untuk kepala desa saja, kita tidak menganggarkannya untuk BPD.
“BPD se-Kabupaten Lingga, kan banyak jadi tidak mungkin bisa terakomodir semua, mungkin tahun depan fasilitas akan kita berikan kepada BPD,” ungkapnya.
Selain BPD terlihat hadir sebagai undangan pada Musrenbang tingkat Kabupaten Lingga, seluruh SKPD, FKPD, Camat, Lurah, Kepala Desa serta tokoh masyarakat. (SK-Pus).
