TANJUNG PINANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan perkembangan terkini mengenai tingkat inflasi di Provinsi Kepri.
Dalam konferensi pers di Kantor BPS Kepri, Senin (2/12/2024), Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, menyatakan bahwa inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Kepri pada November 2024 mencapai 1,89 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,63.
Kota Batam mencatat inflasi tertinggi di Kepri sebesar 2,04 persen dengan IHK mencapai 106,98. Sebaliknya, inflasi terendah terjadi di Kota Tanjung Pinang sebesar 0,97 persen dengan IHK 105,00. Kabupaten Karimun berada di tengah-tengah dengan inflasi sebesar 1,75 persen dan IHK 105,74.
Margaretha menjelaskan bahwa inflasi tersebut dipicu oleh kenaikan harga di delapan kelompok pengeluaran utama:
- Makanan, minuman, dan tembakau naik sebesar 1,37 persen.
- Pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan sebesar 2,51 persen.
- Kesehatan naik signifikan sebesar 4,24 persen.
- Perawatan pribadi dan jasa lainnya melonjak hingga 8,57 persen.
- Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 2,68 persen.
- Transportasi meningkat 2,27 persen.
- Rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,44 persen.
- Penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 1,41 persen.
Namun, terdapat tiga kelompok pengeluaran yang mencatat penurunan:
- Pendidikan turun sebesar 1,84 persen.
- Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,09 persen.
- Perlengkapan rumah tangga turun sebesar 0,14 persen.
Selain itu, inflasi month-to-month (m-to-m) pada November 2024 tercatat sebesar 0,24 persen, meningkat dari IHK 106,38 pada Oktober menjadi 106,63 pada November. Sedangkan inflasi year-to-date (y-to-d) hingga November 2024 tercatat sebesar 1,41 persen.
Margaretha menyampaikan bahwa secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi di beberapa kelompok pengeluaran, inflasi di Kepri masih dalam kondisi terkendali.
“Inflasi yang stabil ini mencerminkan keberhasilan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga di tengah tantangan ekonomi,” ujar Margaretha.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat dan pelaku ekonomi tentang perkembangan ekonomi di Provinsi Kepri, serta membantu perencanaan ke depan untuk menjaga stabilitas harga. ***
