, ,

Bupati Lingga Disarankan “SEGERA LANTIK PEJABAT” SOTK Baru

oleh
Bupati Lingga Disarankan "SEGERA LANTIK PEJABAT" SOTK Baru 1
Kantor Bupati Lingga. (Foto : Puspandito)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

LINGGA (SK) — Erik Lesmana, Pemerhati politik dan pemerintahan Kabupaten Lingga, menyarankan kepada Bupati Lingga, H. Alias Wello, untuk segera melantik pejabatnya, guna mengisi Struktur Organiasasi Tata Kerja (SOTK) baru, jika tidak ingin pembahasan APBD TA 2017 molor.

“APBD tahun 2017 tersebut, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena, disitu ada transisi SOTK baru, dan Pemda akan mendapat sedikit tantangan dalam penyusunan anggaran,” ungkapnya, kepada awak media, Jum’at, (04/11/2016).

Jika khawatir penyerapan anggaran tahun 2016, kata Erik, di dinas-dinas yang ada saat ini menjadi terhambat. Bupati tidak harus melantik pejabatnya secara defenitif, kalau SK pejabatnya hanya pelaksana tugas, tanggung jawab atas jabatan lama pejabat terkait masih tetap ada.

“Jadi tidak perlu harus di defenitifkan dulu. Yang terpenting mereka dilantik sekarang, kemudian dapat menyusun RKA di dinas baru mereka,” terangnya.

Prosedur pelaksanaan perubahan SOTK baru, lanjut Erik, harus didasari Peraturan Bupati (Perbup) terlebih dahulu, Sehingga, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) di daerah, memiliki dasar dalam penyusunan perombakan pejabat.

“Dari informasi yang beredar, Perbup tersebut belum dikeluarkan, tentu ini akan menghambat kerja BKD dalam menyusun perombakan pegawai,” papar mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMII), alumnus Universitas Islam Riau.

Pemkab Lingga, harus mengejar batas akhir pembahasan APBD tahun 2017 hingga akhir tahun ini, tambahnya, karena jika melewati hingga batas waktu tersebut, Pemkab Lingga akan mendapatkan sangsi kehilangan hak-hak keuangannya selama 6 bulan, seperti tertuang dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 321 ayat 2.

“Intinya, Bupati harus dengan segera memutasi pejabat dalam waktu dekat ini. Jika terlambat, SKPD khususnya dinas-dinas yang baru seperti Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pendapatan, juga akan terlambat dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA),” unggahnya. (SK-Pus)

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner