Buruh Teh Prendjak Tuntut Upah

oleh

Ancam Gelar Aksi Seminggu
TANJUNGPINANG (SK) — Sekitar 100 orang buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Tanjungpinang kembali melakukan aksi demonstrasi di depan pintu pabrik Teh Prendjak di Jalan DI Panjaitan, KM 8, Tanjungpinang, Rabu (20/8).
Para buruh menuntut agar PT Panca Rasa Pratama (PT PRP), produsen Teh Prendjak, mau mempekerjakan kembali 14 eks karyawan yang di-PHK beberapa waktu lalu dan meminta agar perusahaan membayarkan upah proses mereka selama tiga bulan.

Inggrid, koordinator aksi juga salah satu karyawan yang dipecat, mengatakan kepada awak media, aksi demo dilakukan karena belum ada kejelasan nasib ke-14 karyawan hingga kini. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) yang telah dilalui belum juga ada keputusan. 

“Tidak tercapainya kesepakatan pada perundingan 23 Juli 2014 tentang perselisihan hubungan industrial terkait PHK sepihak oleh PT PRP yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta ketidakpatuhan pengusaha berkenaan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No. 37 Tahun 2011 tentang pembayaran upah selama berlangsungnya proses perselisihan hubungan industrial yang harus dibayarkan pengusaha sampai dengan putusan yang berkekuatan hukum tutup,” tutur Ingrid membacakan tuntutan.

Pada 23 Juli lalu, lanjutnya, pihak perusahaan melalui pengacara mereka, Urip Santoso, mengundang eks pekerja tersebut untuk melakukan perundingan.

“Itu pengacaranya, Urip, yang mengundang. Tapi pas hari itu, pertemuan tidak jadi dilakukan tanpa alasan yang jelas,” ujar Inggrid.

Namun begitu, Inggrid mengatakan bahwa karyawan berdemo hanya untuk meminta dipekerjakan kembali dan meminta pihak perusahaan membayar upah proses selama tiga bulan seperti yang dijanjikan. 

“Sudah tiga bulan upah proses itu belum dibayarkan. Padahal sudah dijanjikan oleh Urip, kuasa hukum perusahaan,” tukasnya.

Para pendemo mengancam akan melakukan aksi hingga tujuh hari ke depan. “Pokoknya mulai hari ini (kemarin,red), kami akan menginap disini, sampai ada kata sepakat dari perusahaan,” tukas Inggrid. 

Tuntutan Tertulis 


Dihubungi terpisah, Urip Santoso menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi.  “Kami sebenarnya keberatan dengan aksi itu. Karena dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas perusahaan,” ujarnya.

Urip mengaku telah menghubungi pihak pengacara ke-14 eks karyawan untuk melakukan perundingan. Pihak perusahaan meminta karyawan yang di-PHK untuk menyampaikan tuntutan mereka secara tertulis. Alasannya, agar proses tidak berlarut. 

“Kalau kita lakukan perundingan lagi, tak dapat kata sepakat kan ujung-ujungnya emosi. Makanya kita minta mereka melalui pengacaranya supaya menyerahkan tuntutan mereka itu secara tertulis,” tuturnya.

Tuntutan yang dimaksud Urip seperti pesangon, THR, dan upah proses. Jika tuntutan para pekerja telah diserahkan, pihak perusahaan akan membahasnya dan membayar yang menjadi tuntutan para pekerja. 

“Pada intinya pihak perusahaan siap untuk membayar. Tapi kita kan perlu juga melakukan pembahasan di internal,” jelasnya.

Ketika ditanya terntang permintaan ke-14 eks karyawan agar dipekerjakan kembali, Urip tegas menolaknya. Sebab menurut dia, saat memecat ke-14 eks karyawan itu, pihak perusahaan telah melalui beberapa prosedur.

“Tidak mungkin tuntutan itu kami penuhi. Karena selama ini mereka sudah kita berikan SP 1 hingga SP 3. Kalau memang mereka tidak terima, mari sama-sama kita buktikan di pengadilan,” ucapnya. 

Urip berharap, ke-14 eks karyawan tersebut berbesar hati menerima keputusan perusahaan. Sebab menurutnya, perusahaan juga berbesar hati mau membayar tuntutan mereka.

“Marilah kita sama-sama jaga iklim usaha yang sehat. Karena seharusnya kita juga harus bangga sebab PT PRP ini merupakan salah satu investor yang mampu mempekerjakan ratusan pekerja di Tanjungpinang,” ujar Urip.

Sementara Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Tanjungpinang mengatakan, pihaknya telah menyurati mediator dari Dinsosnaker Kota Batam dan akan menggelar mediasi sekali lagi. 

“Sebenarnya mediasi sudah lima kali diadakan. Dan sudah ditegaskan kepada kedua belah pihak tentang hak dan kewajiban masing-masing,” tutur Surjadi.

Jika Dinsosnaker Batam setuju menjadi mediator, lanjut Surjadi, maka akan diteruskan ke PHI. Ia mengakui bahwa Dinsosnaker Tanjungpinang belum memiliki mediator. 

“Kita sudah punya pegawai yang telah selesai diklat, tinggal menunggu SK Menteri saja. Karena untuk menjadi mediator ada tahapan yang harus kita penuhi,” tutupnya. 

Sepanjang pantauan, aksi yang terjadi sejak pukul 08.30 WIB tersebut berlangsung aman dan mendapatkan pengawalan dari petugas kepolisian. (HK-cw77)

BACA JUGA  Wartawan Demo DPRD Batam “KAMI BUKAN PROVOKATOR”

http://www.haluankepri.com/tanjungpinang/66915-buruh-teh-prendjak-tuntut-upah.html

 

No More Posts Available.

No more pages to load.