KEPRITANJUNG PINANG

Coblos Lebih dari Satu Kali dan Mengaku Orang lain, Terancam Pidana Keras

×

Coblos Lebih dari Satu Kali dan Mengaku Orang lain, Terancam Pidana Keras

Share this article
Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Zaini. (Foto : FB/Ist)

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]

Coblos Lebih dari Satu Kali dan Mengaku Orang lain, Terancam Pidana Keras

Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita

SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhammad Zaini, mengingatkan, jangan ada oknum yang melakukan kecurangan dengan mencoblos surat suara lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih, serta jangan ada oknum yang mengaku dirinya sebagai orang lain, atau menggunakan formulir C6 orang lain pada saat pemungutan suara, karena akan terancam sanksi pidana yang sangat berat.

BACA JUGA :  PPP Tanjungpinang Gelar Rakor Persiapan “PEMENANGAN PILEG 2019”

“Bawaslu telah siapkan 567 Pengawas di semua TPS yang akan fokus mengawasi dan mengantisipasinya saat proses pemungutan suara. Jika ketahuan dan terbukti melanggar, maka sanksi penjara dan denda sudah menanti,” tegas Zaini.

Zaini menjelaskan, bahwa sanksinya telah diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang No 7 Tahun 2019 tentang Pemilu, bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”.

BACA JUGA :  Daftar Calon Tetap (DCT) “DPRD BATAM”

Dalam mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran, Bawaslu juga melibatkan pemantau pemilu, relawan dan masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif untuk mengawasinya di TPS.

Bahkan money politik pada saat pemungutan suara pun mendapatkan sanksi yang telah tegas. Dalam pasal 523 ayat 3, jika terbukti, maka akan terancam 3 tahun penjara dan Rp 36 juta denda uang, serta diskualifikasi dari pencalonan.

BACA JUGA :  Pemkab Anambas Harus Siapkan “ANGKOT SEKOLAH”

Kami harapkan siapa pun oknum yang melakukannya, maka harap segera laporkan kepada Bawaslu dan jajaran pengawasnya.

“Proses pemungutan suara harus dikawal dengan baik dari berbagai oknum yang akan melakukan kecurangan dan pelanggaran. Agar pemilu 2019, bersih, berkualitas dan demokratis,” tandasnya. (Wak Rans/R)