BINTAN

Dalmasri Hadiri Sosialisasi Kebijakan Dana Desa

×

Dalmasri Hadiri Sosialisasi Kebijakan Dana Desa

Sebarkan artikel ini

BINTAN (SK) — Wakil Bupati Bintan, Drs H Dalmasri Syam MM, menghadiri Sosialisasi Kebijakan Dana Desa, yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), bersama Pemerintah Kabupaten Bintan, di Aula Kantor Bupati, Kamis, (14/04/2016).

Dalam Sambutannya, Dalmasri Syam, mengatakan, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa, memunculkan semangat baru dalam memajukan dan mensejahterakan Desa beserta Masyarakatnya.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Yang mana Desa diberikan kewenangan lebih besar dalam membangun Desa dengan didukung oleh pendanaan yang sangat besar baik dari Pusat, berupa Dana Desa maupun dari Kabupaten berupa Alokasi Dana Desa (ADD), dan Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa tahap 1 tahun 2016 tersebut bisa ditransfer ke Kabupaten Bintan, dapat menyalurkan keseluruh Desa,” ujar Dalmasri.

Selain itu, Dalmasri Syam, juga berharap, dari terselenggaranya kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang teknis dalam pengelolaan Dana Desa. Baik untuk Pemerintah Kabupaten Bintan maupun Desa yang ada di Kabupeten Bintan. Sehingga, Dana Desa tersebut penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mampu menjadikan pembangunan di Desa lebih terarah, dan lebih bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Bintan.

Di tempat yang sama, anggota DPR RI, Drs. H. Nyat Kadir, mengatakan, bahwa pengalokasian dana untuk Daerah sudah diperjuangkan di Pusat. Namun jumlahnya masih sedikit. Mungkin berhubung daratan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau daratannya sedikit dan lebih banyak perairannya, maka alokasi dana ke Daerah sedikit.

“Untuk itu, harus ada UU yang mengatur tentang Daerah Kepulauan, supaya kita mendapat dana yang lebih besar. Namun, hal itu juga tergantung Pemerintah Pusat, dan harus juga sesuai persyaratannya,” ujar Nyat Kadir.

Selain itu, Dr. Budiharso Teguh Widodo, selaku Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengatakan, adapaun tugasnya ialah membuat kebijakan dalam hal untuk memperkuat pembangunan di Daerah. Selain itu, membuat dan menganggarkan dana untuk Daerah, agar Daerah tersebut dapat berkembang.

“Selanjutnya, membagikannya ke 542 Daerah dari 34 Provinsi se Indonesia. 508 Kabupaten/Kota dan 7.454 Desa dan belum termasuk Kelurahan,” ujar Budiharso Teguh Widodo.

Budiharso Teguh Widodo, juga menegaskan bahwa, pihaknya juga menyalurkan melalui transfer ke Seluruh Daerah dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Namun tidak hanya itu saja, melainkan memantau serta mengevaluasi. Itu sebabnya akan sejalan dengan Nawa Cita ke 3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

“Saya bersama jajaran menerjemahkannya melalui kebijakan, yakni dengan menaikan dana untuk Daerah. Omong kosong, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tanpa didukung dengan anggaran yang memadai,” ujar Budiharso Teguh Widodo.

Turut hadir, Anggota DPR RI, Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta rombongan, Kepala Kantor Perbendaharaan Provinsi Kepri, Wakil Bupati Bintan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan. (SK-DY/R)

Dalmasri Hadiri Sosialisasi Kebijakan Dana Desa (Foto : Humpro Bintan)
Dalmasri Hadiri Sosialisasi Kebijakan Dana Desa (Foto : Humpro Bintan)