Bali, Sijori Kepri — Data jumlah kendaraan bermotor antara Kepolisian, PT Jasa Raharja dan Kemendagri, mengalami perbedaan. Dimana jumlah kendaraan bermotor di Kepolisian lebih dari 149 juta, di Jasa Raharja ada 137 juta, dan di Kemendagri 112 juta.
Demikian disampaikan Direktur Regident (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, saat rapat kordinasi Samsat tingkat nasional di Kuta, Bali, Rabu, 24 Agustus 2022.
“Data kendaraan bermotor di Kepolisian melalui aplikasi lebih dari 149 juta, di Jasa Raharja ada 137 juta, sementara di Kemendagri hanya 112 juta,” kata Brigjen Pol Yusri Yunus.
Menurut Yusri Yunus, hal itu bisa terjadi. Karena pemilik kendaraan tidak melaporkan keadaan kepemilikan kendaraannya. Semisal kendaraanya hilang, sudah rusak dan atau tidak bayar pajak, sehingga datanya terhapus.
“Semua kendaaraan bermotor yang terdaftar ke polisi itu datanya masih ada, datanya lengkap,” ujarnya.
Yusri juga mengatakan, perbedaan data kendaraan itu mempengaruhi pada data kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Oleh karenanya, Yusri berharap dengan adanya Rakor Samsat Tingkat Nasional yang dihadiri berbagai stakeholder terkait, masalah data ini bisa disamakan.
“Kami sedang mengatur single data untuk menyatukan dan menyamakan semua data,” ujarnya. (Red)
