LINGGA (SK) — Rencana akan dirumahkannya 1800 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dan 502 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam waktu dekat ini, keputusan Pemkab Lingga untuk merasionalisasi ini mendapat dukungan dari anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Lingga. Hal ini mengingat biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji mereka, sudah tidak sesuai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga.
“Untuk membayar PTT dan THL ini, Pemkab Lingga harus mengeluarkan biaya mencapai Rp 38 Miliar, sedangkan PAD Lingga hanya sebesar Rp 21 Miliar,” ungkap, Ahmad Nasirudin, Anggota Komisi I DPRD Lingga, kamarin.
Sebagai anggota DPRD dan sekretaris Tim pemenangan AWe-Nizar, kata pria yang juga akrab disapa Udin ini, sangat mendukung penuh kebijakan Pemkab Lingga dalam pengambil keputusan untuk merasionalisasi PTT dan THL. Berdasarkan data terakhir, jumlah 1800 orang THL dan 502 orang PTT yang ada di setiap SKPD ini, yang harus dibayar setiap tahunnya, membuat pengeluaran menjadi membengkak.
”Diharapkan dengan merasionalisasi ini. Lingga akan berangsur pulih dari keterpurukan.” Terangnya.
Dari hasil pantauan DPRD Lingga ke beberapa SKPD, lanjut Udin, tenaga PTT dan THL telah melebihi dari kebutuhan di SKPD tersebut, sehingga akhirnya mereka lebih banyak tidak kerja dan hanya duduk-duduk saja, dan juga hanya menyambut kedatangan Kepala Dinasnya yang datang. Selain itu, biasanya bagi THL mereka di bayar Dinas melalui kegiatan, berapa hari dan berapa kali kegiatannya itu yang seharusnya diterima THL. Namun yang terjadi sekarang, mereka dibayar dalam setahun, ini juga salah satunya merupakan penyebabnya.
“Kedepannya kita berharap, Pemkab Lingga setelah melakukan rasionalisasi ini, dalam merekrut kembali PTT dan THL, untuk lebih proposional dan tidak tebang pilih,” unggahnya. (SK-Pus)
