, , ,

Dewan Lingga “SETUJUI RANPERDA JADI PERDA”

oleh
Dewan Lingga "SETUJUI RANPERDA JADI PERDA" 1
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga. (Foto : Puspandito)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

LINGGA (SK) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun 2016 menjadi Perda, dengan total anggaran Rp 715,137 Miliar, dan angka mengalami defisit sekitar Rp 39 Miliar. Anggaran APBD Kabupaten Lingga sebelumnya Rp 754 Miliar, namun karena adanya beberapa kebijakan pusat yang melakukan efesiensi terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), membuat anggaran daerah perubahan tersebut menurun.

Juru bicara Badan anggaran (Banggar) DPRD Lingga, Ir Agus Norman, menerangkan, hasil penyusunan RAPBD Perubahan Lingga telah melalui sejumlah tahapan. Dimulai dari harmonisasi, finalisasi anggaran, hingga pada proses pembahasannya di tingkat banggar.

“Total anggaran ini telah melalui mekanisme dan tahapan pembahasan,” ungkapnya, dalam Paripurna Persetujuan Ranperda APBDP 2016, di gedung DPRD Lingga, kemarin.

Selama proses pembahasan berlangsung, kata Agus Norman, terhitung sejak tanggal 20 hingga 30 September 2016, DPRD menemukan beberapa catatan yang perlu disampaikan kepada eksekutif yang kedepannya untuk dibenahi. Catatan tersebut yakni, Pemkab kiranya perlu membuat matrik kebutuhan Pegawai Daerah. Hal itu, karena pentingnya keseragaman dokumen, karena memang merupakan arsip negara yang pada sewaktu-waktu, akan dicari dan dibutuhkan dalam pemeriksaan serta evaluasi.

“Karena, pembahasan ditingkat banggar sering terhambat karena ketidaksamaan dokumen TAPD dengan SKPD,” terangnya.

Wakil Ketua I DPRD Lingga, Kamarudin Ali, dalam penyampain pandangan umum, menyampaikan, Pemerintah Daerah perlu menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor retribusi parkir, karena PAD Lingga masih diangka Rp 22 Miliar. Untuk itu, Pemerintah perlu menaikkan target pendapatan, terutama disektor retribusi parkir, karena hingga saat ini retribusi parkir belum dijalankan. Padahal, Daerah memiliki Perda tentang perparkiran tersebut. Hal lain yang juga tidak kalah penting, adalah penggunaan standar baku harga BBM, dalam anggaran belanja SKPD. Karena, dalam pembahasan sempat terhambat berjam-jam, yang dikarenakan beberapa SKPD acuan standarnya berbeda.

“Pemerintah perlu menaikkkan PAD khusus melalui retribusi parkir, karena daerah memiliki Perda parkir tersebut. Untuk itu, kedepannya permasalahan ini sudah dapat diatasi, sehingga tidak lagi menghambat jalannya pembahasan ditingkat banggar,” unggahnya. (SK-Pus)

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner