, ,

Dewan Setujui Ranperda “PEMKAB NATUNA”

oleh
Dewan Setujui Ranperda “PEMKAB NATUNA” 1
Ketua DPRD Natuna Yusri Pandi, menyerahkan hasil Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Natuna kepada Bupati Natuna Hamid Rizal. (Foto : Bernard Simatupang)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
– Ini Saran dan Masukan dari 7 Fraksi.

SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — DPRD Kabupaten Natuna gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017, dan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Senin, (14/08/2017), malam.

Dengan berbagai mekanisme pembahasan oleh masing-masing fraksi, akhirnya seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Natuna, karena sejumlah program dan terobosan yang dicanangkan dinilai sudah tepat sasaran dan akhirnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Meski demikian, fraksi yang terdiri dari GERNAS, GOLKAR, PAN, PPP, PNR, DAN DEMOKRAT, masing-masing memberikan saran dan masukan kepada eksekutif.

Masing-masing Fraksi menyuarakan hal yang sama, yaitu menyarankan agar besaran tunjangan DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah dan Standarisasi Satuan Harga Kabupaten Natuna, dan Penetapan Tunjangan Transportasi sesuai dengan kemampuan daerah.

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Natuna direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan mengingatkan agar penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Hak dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD agar lebih teliti, sehingga tidak merugikan dan berdampak pada persoalan hukum di kemudian hari.

Demikian juga agar pelaksanaan APBD kedepan semakin akuntabel, transparan dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, agar temuan-temuan yang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesegera mungkin dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 tidak terus berulang.

Demikian penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dalam pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017, untuk selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Kepulauan Riau nantinya.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Natuna, Yusri Pandi, dan dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD Natuna, sedangkan dari pihak eksekutif tampak hadir Bupati Natuna Drs H A Hamid Rizal M.Si, Wakil Bupati Natuna Dra Hj Ngesti Yuni Suprapti MA, Sekda Natuna Wan Siswandi S.Sos M.Si, dan sejumlah pimpinan SKPD, FKPD, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. (SK-Nard)

 

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner