– Laporan Pansus LKPj Gubernur Kepri Tahun 2015.
TANJUNGPINANG (SK) – Dalam laporan Pansus LKPj Provinsi Kepulauaan Riau, banyak yang harus diperbaiki kinerjanya. Karena dalam pelaksaana tugas di setiap SKPD Provinsi Kepri hampir semua SKPD melakukan kegiatan tidak relevan.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kepri, Sirajudin Nur, pada saat Rapat Paripurna Istimewa, dengan agenda penyampaiaan laporan akhir panitia terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawabaan (LKPj) Gubernur Kepulauan Riau tahun anggaran 2015. Sekaligus penyampaiaan rekomondasi dan catatan strategis DPRD Provinsi Kepri kepada Pemerintah Kepulauan Riau, di Ruang Rapat Balairung DPRD Provinsi Kepri, Senin, (23/05/2016).
Dalam pembacaan laporan LKPj, Sirajudin Nur mengatakan, terkait dengan upaya pengembanganya, tanpa adanya penataan yang kuat, dikawatirkan SKPD akan terus melanjutkan melaksanakan kegiatan tahunan yang tidak relevan dan tidak terkait dengan gambaran umum nyata Provinsi. Program dan Kegiatan bisa terselesaikan melaui administarasi, namun manfaatnya untuk masyarakat masih sulit untuk di ukur.
“Namun informasi yang disampaikan sangat terbatas dan hanya mencangkup data informasi yang setatis. Pada LKPj tahun anggaran 2015, seharusnya untuk DPRD dapat disajikan informasi secara rinci dan mencangkup struktur perekonomian, sangat disayangkan tidak dimuat dalam LKPj ini,” paparnya.
Lanjut Sirajudin Nur, tentunya yang kita harapkan bukan sekedar pertumbuhan ekomoni, melainkan pertumbuhan seiring dengan ekonomi pemerataan. Kebutuhan ekonomi yang mengurangi diskualitas atau kesenjangan si kaya dan si miskin. Dan indeks kualitas wilayah juga tidak dilaporkan dalam dokumen LKPj ini.
“Padahal indeks ini penting bagi indikator, untuk mengukur tingkat kesenjangan antar wilayah dan untuk menetapkan kebijakan distribusi pembagunan yang merata dan berharga bagi semua. Tanpa data dan informasi yang cukup tentang kesemuanya itu, dikawatirkan bahwa laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau berjalan sendiri dan tidak sesuai dengan dinamika lokal,” ucapnya.
Sirajudin Nur juga menyampaikan, tidak ada informasi yang menjelaskan secara terukur mengenai program atau kegiatan yang telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Program mana yang memberikan penuntasan terhadap kemiskinan, serta berapa persen peningkatannya, kesenjagan sosial, kesenjagan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, berapa besar jumlahnya. Tidak ada yang menjelaskan. Seharusnya penyusun LKPJ dapat menyusun dan mencantumkan dalam laporan ini,”ujarnya.
Seharusnya demi progress pencapaian visi dan misi daerah, sambung Sirajudin, dapat info secara pasti, kita juga berharap misi dan visi tersebut bukan sekedar ke APBD melainkan benar-benar terwujud dengan program tahunan yang berpusat kepada kepentingan rakyat. (SK-RA/C)
