Diduga Tersangka Pemalsuan Surat Tanah Rumah Listrik Palmatak Belum Ditahan

oleh

– Sejak Tahun 2011.

ANAMBAS (SK) — Pembebasan lahan yang berada di Desa Matak, Kecamatan Palmatak, oleh Pemerintah Kabupaten Kepuluan Anambas pada Tahun 2011 lalu, yang digunakan untuk pembangunan rumah mesin listrik hingga kini belum ada titik terangnya. Sementara kasus pembebasan lahan tersebut, telah bergulir keranah hukum sejak tahun 2011.

Hasan Basri selaku pemilik lahan, dikonfirmasi Harian Sijori Kepri, Rabu (10/6/2015) dikediamanya, Jl Gatot Subroto Km 5 Tanjungpinang mengatakan, dia selaku pemilik lahan yang dirugikan menilai penegak hukum yang menangani kasus ini, diduga tidak bekerja secara maksimal, sebab sudah terlalu lama kasus ini dibiarkan.

”Tanah tersebut resmi milik saya dan mempunyai bukti yang kuat,” tegas Hasan.

“Ketika melakukan pembebasan lahan tersebut, saya tidak pernah dilibatkan bahkan, untuk pemberitahuan saja pun tidak ada,” cetusnya.

Dalam hal ini, lanjut Hasan, pihaknya sudah melakukan etikat baik untuk melakukan mediasi kepada pemerintah saat itu.

“Bahkan pihak pemerintah sempat melarang kepada pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Anamabas, untuk tidak mengukur tanah milik saya,” ungkapnya

Menurut Hasan, dia mempunyai cukup alat bukti kepemilikan surat hibah tanah pada tanggal 22 Mei 1966 dengan Gran Nomor 15/1936, Kaard nomor 1637/1634 atas nama dia (Hasan Basri-Red). Dalam hal ini dia akan terus memperjuangkan haknya yang telah dirampas oleh orang lain yang mengaku miliki lahan tersebut.

”Saya menduga pihak Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas, tidak selektif dalam menyelusuri asal usul kepemilikan tanah itu,” ucapnya.

Ditambahkan Hasan, surat tanah saat itu yang diakui oleh pihak pemerintah, yaitu atas nama H. Muchlis Yushady yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Ladan pada tahun 1995 lalu.

“Dan ditanda tangani langsung oleh Kepala Desa H Muhammad Isa,” cetusnya.

Hasan menambahkan, H Muchlis Yushady saat itu diduga sudah ditetapkan menjadi tersangka atas pemalsuan surat tanah miliknya oleh pihak penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Natuna.

“Namun, tersangka hingga saat ini, belum ditahan,” tuturnya.

Terkait dengan kasus tersebut, Penyidik Polres Natuna saat dikonfirmasi Sijori Kepri melalui Ponselnya, Rabu (10/6/2015) tidak mengangkat, hanya terdengar jawaban,”Nomor yang dituju belum dapat dihubungi”. Hingga berita ini diunggah, media ini belum memperoleh jawaban dari Penyidik Polres Natuna.

BACA JUGA  HUT Ke 50, Bank Riau Kepri Terus Tingkatkan Pelayanan

Hasan Basri. (Photo : Indra Gunawan)
Hasan Basri. (Photo : Indra Gunawan)
Andi Rio Framantha. (Photo : Istimewa)
Andi Rio Framantha. (Photo : Istimewa)

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Andi Rio Framantha ahli waris dari pemilik tanah yang bersengketa membantah, terkait bahwa pihaknya ikut terlibat dalam pembebasan lahan untuk Pembangunan Rumah Listrik di Kecamatan Palmatak yang di fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Kepulanan Anambas.

Menurutnya, pihak kami (Andi Rio Framantha-Red) saat itu tidak pernah dipanggil dari pemerintah, dan kami mengetahui tentang pembebasan lahan dari warga Palmatak yang menghubungi melalui via telepon seluler, maka dari itu kami dari keluarga pergi ke Palmatak untuk mengetahui kebenarannya. Dalam menentukan sempadan atau batas wilayah pembebasan lahan pihaknya tidak dilibatkan.

“Sekali lagi saya katakan kami tidak pernah dilibatkan oleh dari pihak manapun,” tegas Andi, di Tanjungpinang, Kamis (14/5/2015).

Menurut Andi, pihaknya memiliki bukti kepemilikan tanah dengan gran nomor 15/1936, Kaard Nomor 1637/1634 Surat Hibah tanggal 22 Mei 1966 atas nama Hasan Basri.

“Hal ini kami tidak akan pernah untuk diam sebelum ada kejelasan dari pihak penegak hukum atas status lahan yang kami miliki. Surat tanah yang dimiliki oleh pihak lain yang mengklaim tanah tersebut miliknya patut diduga terjadi pemalsuan atas tanah orang lain,” ucapnya.

Andi mendesak kepada pihak penegak hukum, agar dapat segera menindak lanjuti persoalan ini, karena sudah terlalu lama dan berlarut-larut untuk tahap penyelidikan.

“Bahkan uang yang bakal diserahkan kepada pihak penerima pembebasan lahan sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri Ranai, sebagai alat bukti. Dan anehnya, diduga proses hukum jalan ditempat,” beber Andi.

Saat tim Sijori Kepri menghubungi pihak Pengadilan Negeri Ranai melalui telepon seluler, Kamis (14/05/2015), mengatakan memang benar adanya uang sejumlah Rp 280.000.000,- dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk diamankan selama proses hukum sengketa lahan masih berjalan. Uang tersebut akan diserahkan kembali saat ada keputusan terkait kepemilikan surat tanah yang sah melalui pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sebagaimana diberitakan, Sengketa lahan pada pembangunan Rumah Listrik Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) antara ahli waris tanah Andi Rio Framantdha dan pemilik tanah H Mukhlis Yushady. Andi yang mengklaim lahan tersebut miliknya, telah dijual Mukhlis yang juga mengkalim miliknya kepada Pemerintah KKA, kini kembali melaporkan masalah tersebut kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Rabu (1/4/2015) lalu.

BACA JUGA  Komisi III Dampingi Saker Pusat Kunjungi Pembangunan Bandara Letung

Andi mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat terkait diduga pemalsuan surat tanah yang dibebaskan oleh pihak pemerintah KKA dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 lalu, kepada Kejati Kepri. Sebelumnya masalah tersebut telah diproses Kejari Ranai melalui Cabjari Tarempa dan telah dimintai keterangan kedua belah pihak, namun dalam prosesnya tidak juga selesai alias “macet”.

“Selain itu kami (kedua belah pihak) juga telah dimediasi oleh pihak Kecamatan didaerah tersebut. Ada poin-poin yang disetujui kedua belah pihak yakni segera menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum yang berlaku. Dan mengenai pembangunan untuk kepentingan masyarakat tidak dihentikan,” jelas Andi kepada Sijori Kepri belum lama ini, di Tanjungpinang.

Menurut Andi, permasalahan tersebut sangat disayangkan, lantaran pembelian atau pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah KKA yang saat itu, tidak melibatkan pemilik tanah. Pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah sudah terlaksana bahkan bangunannya sudah dibangun di area tanahnya. Pemerintah Kabupaten Kepualauan Anambas pada saat melakukan pembebasan tanah diduga mengacu dengan surat keterangan ganti rugi atas nama Muchlis Yushady Nomor.56/95/525 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ladan pada tanggal 20 November 1995.

“Kami memiliki bukti kepemilikan tanah dengan Gran Nomor 15/1936, Kaard Nomor 1637/1634 Surat Hibah tanggal 22 Mei 1966 atas nama Hasan Basri. Saya mendesak kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk dapat menidaklanjuti persoalan ini dengan serius, jika ini dibiarkan kami akan mengajukan kepihak penegak hukum lebih tinggi lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, ditempat terpisah saat Sijori Kepri menemui H Mukhlis Yushady di Siantan, Tarempa, Senin (11/5/2015) lalu, mengatakan, tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah KKA mutlak milik dirinya. Hal tersebut dibuktikan dengan surat ganti rugi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ladan pada tahun 1995.

“Saat mendengar ada pihak menggugat tanah tersebut saya sangat kaget, sementara sebelumnya pihak penggugat itu ikut hadir juga dalam mengukur antar sempadan ditanah tersebut. Pihak pemerintah menginginkan tanah saya tersebut untuk dibangun rumah listrik dan menurut saya, demi kepentingan masyarakat luas, maka saya lepaskan dan tiba-tiba ada pihak yang mengugat persoalan tersebut,” ungkap Mukhlis.
Dilanjutkan Mukhlis, terkait sengketa lahan yang sudah masuk ke ranah hukum, dirinya akan kooperatif mengikuti peraturan yang berlaku. Dalam proses hukum sebelumnya di Anambas, dirinya juga telah dimintai keterangan sebagai saksi beberapa kali.

BACA JUGA  Camat Jamaja Timur Kesal Dengan Bappeda

“Saya sudah menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi, hingga kini masih belum ada keputusan juga. Sampai saat ini saya juga masih menunggu keputusan dari pihak Pengadilan Negeri tentang status tanah yang saya miliki yang dianggap tidak sah,” ungkapnya kembali.

Selain itu, diungkapkannya mengenai anggaran ganti rugi lahan tersebut juga belum diterimanya dari Pemerintah Daerah, karena adanya masalah sengketa lahan tersebut. Dan seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) KKA kepada dirinya, bahwa uang ganti rugi tersebut telah dititipkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Ranai sebesar Rp.285.000.000,- (Dua ratus delapan puluh lima juta rupiah – Red).

“Secara pribadi saya tidak akan pernah membatalkan pembebasan lahan tersebut, karena saya menganggap ini adalah demi kepentingan orang ramai dan masyarakat Palmatak pada umumnya sudah puluhan tahun menunggu adanya listrik. Jika saat itu saya diminta untuk membebaskan lahan untuk listrik tersebut tanpa bayaran, secara pribadi akan saya lakukan juga agar Kecamatan Palmatak dapat menikmati listrik,” tutup Mukhlis. (TIM)

LIPUTAN ANAMBAS : TIM SIJORI KEPRI

H Mukhlis Yushady (Photo : Tim Sijori Kepri)
H Mukhlis Yushady (Photo : Tim Sijori Kepri)
Sengketa Lahan Pembangunan Rumah Listrik Palmatak (Photo : Tim Sijori Kepri)
Sengketa Lahan Pembangunan Rumah Listrik Palmatak (Photo : Tim Sijori Kepri)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.