GESER UNTUK BACA BERITA
Example 325x300
KEPRIOPINIPENDIDIKAN

DILEMA DOSEN DAN PEGAWAI TETAP NON PNS PTNB NASIB MU KINI

×

DILEMA DOSEN DAN PEGAWAI TETAP NON PNS PTNB NASIB MU KINI

Sebarkan artikel ini

SIJORI KEPRI — Lebih dari 5.000 dosen dan pegawai Tetap Non PNS di lingkungan 12 sekarang menjadi 20an Perguruan Tinggi yang di Negerikan oleh Pemerintah Pusat masih bertarung mencari keadilan, karena statusnya tetap menjadi dosen dan pegawai tetap non PNS yang dibiayai dari dana hibah ABPD masing-masing provinsi. Mudah-mudahan pemerintah daerah tetap berbaik hati. Yang jelas banyak kelemahan dialami oleh para pejuang penggerak SDM daerah yang dilakukan oleh Tenaga Pendidikan (dosen) dan Tenaga Kependidikan (pegawai) di Perguruan Tinggi yang menghantarkan putra-putri bangsa ini menjadi sarjana. Perjuangan demi perjuangan telah dilakukan, sejak awalnya pada tahun 2010 hanya 12 Perguruang Tinggi (Universitas) dan Politeknik beberapa Provinsi di Indonesia dialihkan statusnya dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sekarang tahun 2015 ini sudah berjumlah 20an Perguruan Tinggi yang disetujui statusnya oleh pemerintah dari PTS menjadi PTN atas usulan, rekomendasi pemerintah daerah masing-amsing provinsi.

Para dosen dan Pegawai masing-masing PTNB di masing-masing provinsi sejak awal menyerahkan semua dokumen persyaratan untuk mendirikan sebuah Perguruan Tinggi dan bahkan syarat untuk alih status dari PTS menjadi sebuah PTN telah harus ada unsur-unsur Tenaga Kependidikan (Pegawai) dan unsur Tenaga Pendidik yaitu (Dosen) sebagai syarat, kemudian Aset-Aset yang dimiliki juga menjadi syarat pengajuan PTS ke PTN termasuk tanah yang awalnya milik pemerintah daerah dengan berbagai mekanisme kemudian diserahkan beserta Lembaga Perguruan Tinggi dan mahasiswa-nya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelum menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi saat ini.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Yang menjadi persoalan saat ini adalah hanya Aset dan mahasiswanya saja yang berstatus milik Negara, ditambah sebahagian dosen dan pegawai yang lulus seleksi CPNS yang disyaratkan UU. Sementara lebih dari 60 persen lagi masih berstatus dosen dan pegawai tetap Non PNS. Kemudian muncullah inisiatif dibentuknya Forum Perguruan Tinggi Negeri Baru (FPTNB), kemudian dibentuk lagi Forum Lintas Dosen Perguruan Tinggi Negeri Baru (FLDPTNB), karena belum mengakomodir pegawai yang ada pada perguruan tinggi tersebut, maka dibentuk lagi Forum Dosen dan Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (FDPPTNB) yang akan memperjuangkan nasibnya, walaupun sampai saat ini seperti yang kami kutip dari media on line pernyataan salah seorang unsur pimpinan Politeknik Negeri Bengkalis, bahwa “Dosen dan Pegawai Tetap Non PNS, Politeknik Negeri Bengkalis belum mendapat pengakuan oleh Negara.”
Secara awam dan Ketentuan Hukum sekalipun, Perguruan Tinggi yang dinegerikan dengan harus memenuhi syarat seperti merektur SDM tenaga pendidik dan kependidikan, dengan melengkapi Ijazah, Sertifikat pengajar, Sertifikat Pelatihan dan Fortofolio baik dosen dan pegawai yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu sebagai syarat sahnya sebuah perguruan tinggi negeri, memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan orangnya (dosen/pegawai) pemilik dokumen tersebut secara fisik dan aktivitasnya.

BACA JUGA :  Nelayan Temukan Tendi Fauzan Bahri Mengapung di Perairan Lobam Tanjung Uban

Wacana pemerintah Pusat kemenristekdikti yang akan merektur 10.000 tenaga dosen baru tahun 2015 ini hanya akan melukai perasaan tenaga pendididik dan kependidikan yang ada saat ini, bilamana kebijakan tersebut tidak mengakomodir mereka.

Presiden RI, Joko Widodo telah memahami persoalan PTNB ini, namun semangat beliau untuk “Tujuan penegerian PTS selain demi meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, juga untuk meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional,” yang disampaikan melalui Juru Bicaranya Teten Masduki. Menurut hemat kami akan cukup baik dan bijak bila diprioritaskan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan pada Perguruan Tinggi yang telah dialihkan statusnya dari PTS ke PTN.

Kontribusi PTNB Dalam Pembangunan Daerah

Kita masih ingat waktu tahun 1995 – 2000 putra/putri daerah Kabupaten yang ingin melanjutkan studinya harus merantau ke Ibu kota provinsi yang tidak dapat ditempuh dalam waktu 2 jam seperti sekarang ini, atau harus merantau ke Jakarta jika ingin melanjutkan studi, dan hanya dapat dinikmati oleh keluarga tertentu, yaitu keluarga mampu. Perusahaan (Industri) yang membutuhkan tenaga kerja seperti di Kepulauan Riau ini harus mendatangkan tenaga kerja dari Jawa, Sumatera Utara dan lainnya.

Jumlah perguruan tinggi di Kepri hanya ada 3 perguruan tinggi, 2 di Batam dan 1 di Tanjungpinang. Hari ini di Kepri sudah lebih dari 30 perguruan tinggi, hanya 2 yang negeri, 1 politeknik dan 1 univertas. Ke 2 perguruan tinggi yang didorong oleh pemerintah daerah untuk menjadi PTN, oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 2 perguruan tinggi negeri yang termasuk menyisakan masalah dari 29 PTN yang dinegerikan oleh pemerintah.

BACA JUGA :  Telur Penyu Masih Bebas Diperjualbelikan di Kota Tanjungpinang ?

Kontribusi Perguruan Tinggi di Kepulauan Riau ini sudah sangat membantu pemerintah pusat terutama pemerintah daerah, dalam hal :
Pertama; Tersedianya SDM tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, terampil dan professional, sebagaimana dimiliki oleh provinsi-provinsi lainnya di Indoensia.
Kedua; Meningkatnya jumlah masyarakat berpendidikan tinggi yang dulunya hanya sampai jenjang pendidikan Menengah dan Atas sekarang sampai tingkat Sarjana.
Ketiga; Menurunkan tingkat pengangguran pada usia sekolah seperti SMP, SMU sederajat, karena masih ada lanjutan studi mereka ke jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi sampai ke tingkat Kabupaten dan Kota.
Ke-Empat; Meningkatkan kualitas pegawai dan buruh hingga tingkat sarjana.
Kelima; Mampu bersaing dengan masyaratkat dan tenaga kerja dari berbagai provinsi bahkan Negara lainnya.
Ke-Enam; Rendahnya tingkat konflik sosial karena hampir rata-rata masyarakat menikmati pendidikan sampai sarjana.
Ketujuh; Tidak perlunya merekrut tenagakerja dari luar Provinsi, karena berbagai kebutuhan SDM telah tersedia.
Ke-Delapan; Meningkatnya pendapatan masyarakat karena didukung oleh tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Mohon Terobosan Baru Pemerintah Daerah dan DPRD

Menurut kami, sebaiknya Pemerintah dan DPRD Provinsi Masing-masing dimana perguruan tinggi yang dialihkan satatusnya dari PTS menjadi PTN saling bersinergi seperti Pemerintah dan DPRD Provinsi Kepri, untuk mendorong pemerintah pusat, DPR Pusat, agar persoalan ini segera diselesaikan. Selain beban psikologis dosen dan pegawai bisa teratasi, secara ekonomis pemerintah daerah juga terbantu, sehingga diharapkan perguruan tinggi tersebut dapat menjalankan otoritas pengelolaan dan manajemen layaknya sebuah perguruan tinggi sebagaimana mestinya.

Banyak Negara di dunia ini, Pendidikan merupakan hal yang mutlak harus diutamakan. Pendidikan bukan hanya belajar. Tapi kurikulum 2013 mengharuskan siswa mengikuti selain teori juga harus praktek salah satunya dapat dijadikan acuan walupun harus menggelontorkan biaya yang tidak sedikit, baik orang tua siswa maupun lembaga pendidikannya. Tapi pada kenyataannya, belajar teori olahraga misalnya dapat namun prakteknya tidak dapat, karena tidak tersedianya fasilitas penunjang untuk itu. Demikian juga halnya, belajar teori agamanya dapat, tapi praktek pelajaran agamanya tidak dapat, karena Mushallanya hanya berukuran 3 X 3 m. Kemudian belajar teori tentang ukuran kolam renangnya dapat, tapi belajar praktek renangnya tidak pernah ada, karena tidak adanya fasilitas tesebut, kalaupun ada tapi kolam renang rakyat. Sehingga kita mengharapkan lahirnya atlit, siswa berprestasi unggul hanya 0,02 persen dari total jutaan siswa. Karena mereka dibentuk dari fasilitas apa adanya. Demikian juga dengan sarjana kita. PTS yang dinegerikan oleh pemerintah pada awalnya hanyalah perguruan tinggi dan politeknik yang ada di wilayah perbatasan, dengan Negara lainnya seperti UMRAH di Kepulauan Riau berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

BACA JUGA :  Baru 2 Bulan di Batam, Guru Asal Pekalongan Ini Positif Covid 19

Belum lagi kita bicara tentang gedung bangunan pembelajaran, banyak yang masih harus di bangun, dilengkapi fasilitas pendukungnya. Interkoneksinya dengan Negara-negara lainnya yang harus dijalin.

UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). UU tersebut berbunyi, “Didalam UU MD3 pada Bagian Keenam Paragraf 1 pada Pasal 80 huruf j, berbunyi “Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan”, artinya setiap anggota DPR RI, DPRD memiliki hak untuk mendorong, mengusulkan dan memperjuangkan konstituennya melalui UP2DP tersebut. Mohon dunia pendidikan ini diperjuangkan seperti Negara lain, fasilias pendidikan didahulukan baru bangunan-bangunan lain di sekitarnya seperti UPSI di Malaka (Malaysia), Wadah lembaga pendidikannya sejauh mata memandang dengan fasilitas yang lengkap.

Salah satu media Pusat, (29 Agustus 2015) mengutip bahwa Kemenristekdikti akan merekrut tenaga dosen sebanyak 10.000 orang. Mudah-mudahan stok lama yang sekarang berkeluh kesah. Kalau tidak. Apakah UU terkait tidapat dapat di amandemen. Atau presiden tidak mau menggunakan hak proregatifnya untuk mengatasi masalah ini. “Wallahu’alam”.***

Oleh : Akhirman.S.Sos,.MM
Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
Tanjungpinang – Provinsi Kepri