Dinas PU Kepri Tolak Gugatan PT WK

oleh

– Terkait Proyek Pembangunan Masjid dan Islamic Center.

TANJUNGPINANG (SK) — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Kepri melalu Kuasa Hukumnya, Bastari Majid SH meminta majelis hakim, Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, menolak semua gugatan perdata (wanprestasi) yang dilakukan pihak penggungat dari PT Waskita Karya (WK) senilai Rp 12.534.461.200,55,.

Gugatan tersebut terkait pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Kepri di Dompak Kepri oleh kuasa hukum PT WK, yakni Nengah Sujana dan rekan dengan nomor gugatan 07/PDT.G/2015/PN Tanjungpinang. Hal ini terungkap dalam sidang di PN Tanjungpinang, Selasa (7/4/2015).

Dalam agenda sidang jawaban (eksepsi) oleh pihak kuasa hukum tergugat (Dinas PU Kepri) menyebutkan, bahwa gugatan penggugat (PT WK) kepada Pemerintah Indonesia, Cq Pemprov Kepri, Cq Dinas Pekerjaan Umum Kepri selaku pengguna anggaran dinilai tidak tepat sasaran.

Pasalnya, dalam perkara ini telah diakui oleh penggugat, bahwa Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Kepri di Dompak Kepri didasarkan Perda No 14 tahun 2007 dan Perda N0 19 tahun 2008. Karena itu, seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepri, Cq Gubernur Kepri, Cq Dinas PU Kepri.

“Dengan demikian, jelas sekali subjek gugatan dalam perkara ini tidak jelas, sehingga subjek gugatan menjadi kabur,” ucap Bastari Majid.

BACA JUGA  Konsultan, Kontraktor dan KPA Akan Dipanggil

Karena tergugat dalam perkara ini tidak jelas, lanjut Bastari, maka wajar menurut hukum, jika gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut Bastari, dari pengakuan penggugat, sangat jelas pada pelaksanaan proyek pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Kepri di Dompak Kepri tersebut, adanya addendum kedelapan.

Dengan demikian, disamping adanya kontrak induk, maka uang eskalasi harus diatur dalam kontrak anak. Dimana dalam kontrak itu telah disepakati bersama tentang dasar hukum uang eskalasi, jumlah besarnya uang eskalasi, sumber dana, tata cara pencairan, pembayaran dilakukan setelah tersedia dan kemampuan Pemda Kepri.

“Sampai hari ini, kontrak anak tersebut belum ada dan bahkan belum disepakati oleh penggugat dan tergugat, baik besaran Rp 8,085 miliar, maupun sebagian dari itu, sesuai pasal 9 kontrak Induk dan addendum kedelapan seperti yang telah diakui oleh penggugat,” ungkap Bastari.

Terhadap tuntutan bunga uang sebesar 1 persen setiap bulannya oleh penggugat, terhitung sejak januar 2012 hingga Februari 2015 sebesar Rp 3,290 miliar, juga dinilai oleh kuasa hukum tergugat, harus ditolak.

BACA JUGA  Proyek Penahan Gelombang untuk Tambatan Perahu

“Begitu juga tuntutan penggugat untuk ganti rugi jasa advokad Rp 350 juta, termasuk kerugian immaterial sebesar Rp 25 miliar juga harus ditolak,” kata Bastari.

Terhadap jawaban pihak tergugat tersebut, majelis hakim PN Tanjungpinang dipimpin Parulian Lumbantoruan SH MH, tetap melanjutkan perkara ini dengan agenda pembuktian dari masing-masing pihak penggugat dan tergugat.

Sebelumnya, PT WK dalam gugatannya menyebutkan, bahwa proyek tahun jamak (multiyears) awalnya telah disepakati harga kontrak awalnya senilai Rp 100.030.100.000, kemudian adendum ketujuh harga kontrak berubah menjadi Rp 104.453.814.000.

Dalam pelaksanaannya, jika pada proses perjalanan pembangunan telah dilakukan sembilan kali perubahan addendum atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/kontrak induk antara Dinas PU Kepri dengan kontraktor.

Dimana yang terakhir, ada eskalasi kontrak dengan SPPP bernomor B07/DPU/MY-KEPRI/XI/2007/ Tanggal 15 Desember 2011. Nah, menurut perusahaan sesuai dengan adendum, hingga saat ini ada yang belum dibayarkan pihak PU Kepri kepada pihak kontraktor.

Menurut perusaahan dalam gugatannya, ada sekitar Rp 12 miliar yang belum dibayarkan Dinas PU Kepri yang juga termasuk dana pembayaran pajak (PPN) sesuai dengan nilai adendum eskalasi kontrak. Hal ini juga karena pihak perusahaan mengklaim telah menyelesaikan pekerjaan hingga 100 persen.

BACA JUGA  Proyek Penahan Gelombang untuk Tambatan Perahu

Proyek yang sumber dananya ini diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri tahun 2007-2010, dan mulai dikerjakan sejak akhir tahun 2007 dan selesai pertengahan tahun 2010.

Berdasarkan perjanjian kontrak pekerjaan, dimana pihak kontraktor diberi tenggang waktu pekerjaan selama 900 hari kalender terhitung mulai diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 15 Desember 2007 sampai tanggal 1 Juni 2010.

Selain menggugat Dinas PU Kepri agar membayar ganti kerugian tersebut (material-red) kepada PT Wakita Karya, instansi ini juga digugat membayar ganti kerugian immaterial senilai Rp 25 miliar. (SK-APN)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.