KEPRI

Disbud Kepri Gelar Rapat Pembentukan Tim Koordinasi

×

Disbud Kepri Gelar Rapat Pembentukan Tim Koordinasi

Sebarkan artikel ini
Link : http://en.calameo.com/read/003745392e26fafd96fa5

Disbud Kepri Gelar Rapat Pembentukan Tim Koordinasi

– Penyelamatan dan Pengawasan Cagar Budaya Bawah Air

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

TANJUNGPINANG (SK) — Diperkirakan sebanyak 20 sampai 30 titik Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang tertimbun di dasar laut Provinsi Kepri. Harta karun yang tertimbun ratusan tahun tersebut, kini menjadi incaran karena bernilai sangat fantastis. Hal tersebut disampaikan, Kepala Seksi Eksplorasi Direktorat Cagar Budaya dan Permuseum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Desse Yussubrasta dalam Rapat Pembentukan Tim Koordinasi Penyelamatan Dan Pengawasan Cagar Budaya Bawah Air Provinsi Kepri, di Hotel Laguna, Tanjungpinang, Senin (8/9).

“Kami akan melakukan survei pemetaan di perairan Kepri, untuk melihat potensi berapa jumlah titik BMKT tersebut. Biasanya kita melihat dari sejarah dan informasi dari masyarakat sekitar. Untuk saat ini kami belum mempunyai data pasti berapa? namun kalau menurut sejarah sekitar 20-an kapal yang pernah tenggelam diperairan Kepri ini,” ungkap Desse menjelaskan.

Sementra itu, jumlah nilai BMKT di Kepri belum bisa ditaksir. Karena sangat banyak lokasi tenggelamnya kapal Tiongkok pada masa itu. Karena perairan Kepri, merupakan jalur atau rute internasional yang sangat ramai kala itu. Memang, pencurian barang cagar dilokasi di Kepri sudah terjadi sejak dulu dan hingga saat ini masih berlanjut.

Ditegaskan Desse, semua mengetahui bila yang melakukan ekplorasi BMKT ini, dimodali oleh orang-orang kaya dan juga orang ternama di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Selain itu dalam menjalankan ekplorasi barang ini, pengusaha meminta perlindungan (Beking) dari pihak tertentu, terutama pihak angkatan.

“Permainan ini sudah ditingkat pusat, dan yang bermain atau pelindung dari pengusaha ini, merupakan orang berpangkat atau berbintang dua. Bahkan ada yang sudah pensiun, namun dimintai untuk membekingi kegiatan ini dan itu sudah bukan rahasia umum di kalangan pusat,” bebernya kepada sejumlah wartawan usai acara.

Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Kepri, melakukan langkah awal yang serius untuk mengawasi dan melindungi BMKT di perairan Kepri dari para pencuri ‘harta karun’ BMKT.

Dalam rapat pembentukan tim koordinasi ini, melibatkan Dinas terkait dari Kabupaten/Kota se-Kepri, TNI AL, Poliar, Ketua Lam Kepri, Kementerian Kebudayaan, Biro Hukum, Imigrasi, Bea dan Cukai, DKP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Batu Sangkar.

“Tujuan pembentukan ini, merupakan bentuk pengawasan dan perlindungan BMKT. Sekaligus ke depannya bisa menindak dengan tegas pelaku-pelaku pencurian tersebut. Selain itu, kami (Pemprov Kepri) telah berkoordinasi dengan Mendikbud, Panglima TNI, Kapolri serta Danlantamal IV, apabila dilapangan ditemukan ada keterlibatan oknum-oknum aparat,” ujar Kepala Disbud Provinsi Kepri, Drs H Arifin Nasir M.Si.

Dengan tahap awal ini, kata Arifin, walaupun terlambat untuk melakukan pengawasan terhadap BMKT yang belakangan telah banyak dicuri, Pemprov Kepri akan melakukan MoU kerja sama dengan Kemendikbud, agar penindakan-penindakan kedepannya bisa kuat dimata hukum.

“Terkait Memorandum of Understanding (MoU) perlindungan BMKT yang ada di perairan Kepri, antara Gubernur Kepri HM Sani bersama Direktur Jendral Kebudayaan (Dirjenbud), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan, akan dilakukan pada 16 September ini,” ungkap Arifin menambahkan.

Dengan adanya kerja sama ini, sambung Arifin, Pemprov Kepri akan diperbantukan dengan sebanyak 3 PPNS Batu Sangkar (Padang). Selain itu juga, Pemprov Kepri akan menjadikan 10 PNS di lingkungan Pemprov Kepri untuk dijadikan PPNS terkait pengawasan BMKT tersebut.

“Setelah posisi tim sudah selesai, saya akan buatkan draft SK-nya untuk saya serahkan ke pak gubernur. Setelah diteken pak gubernur, kita sudah bisa langsung bekerja,” pungkasnya.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri Abdul Razak mendukung langkah pemerintah membentuk tim itu. Sehingga, kekayaan bawah laut Kepri bisa terjaga.

“Meski cagar budaya yang di dasar laut itu bukan berasal dari kerajaan Melayu, namun bukti sejarah dan peradaban tak bisa hilang. Kepri harus bangga, banyak peradaban dunia yang terpendam di laut Kepri ini,” tuturnya. (hk/SK-001)

banner 200x200
Follow