BINTAN (SK) — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bintan pesimis Pelabuhan Ferry Internasional di Tanjung Berakit, Kecamatan Teluk Sebong bisa dioperasikan pada tahun 2016. Pasalnya, bagian infrastruktur bangunan pelabuhan hingga saat ini masih perlu direhab kembali.
Kepala Dishub Bintan, Yandrisyah mengatakan, karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa dimasukan dalam proyek Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Untuk kesiapan operasionalnya pada tahun 2016 kita masih pesimis, karena masih banyak yang belum siap baik fisik bangunan pelabuhan maupun fasilitas penunjang lainnya. Karena ini proyek APBN jadi tak bisa dimasukan di APBD,” kata Yandrisyah di Bintan, Selasa (03/03/2015).
Namun demikian, pihaknya mengaku tetap mengupayakan untuk mendesak Kementrian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) untuk kesiapan melakukan rehab dibagian infrastuktur bangunan pelabuhan yang masih belum siap hingga saat ini.
Yandrisyah menyebutkan, untuk kesiapan seperti loket untuk Custom, Imigration, Quarantine, and Port Authority (CIQP), beberapa pos pengamanan untuk Polisi, Bea Cukai, Imigrasi serta Badan Karantinannya sendiri di pelabuhan itu.
“Kita tetap upayakan, sudah dua kali kami ketemu dengan Direktur Jendral Kemenhub RI untuk membahas kesiapan rehab dibagian infrastruktur itu, karena masih banyak yang belum siap,” akunya lagi.
Namun bila aset pelabuhan itu sudah diserahkan dari Kemenhub RI ke pemerintah daerah, Yandrisyah menambahkan, dana APBD bisa digulirkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan penambahan fasilitas atau perbaikan fisik pelabuhan.
“Masalahnya ya di situ. Karena aset belum diserahkan. Jadi apa-apa yang berkenaan dengan pelabuhan itu, harus bersumber dari APBN. Termasuk anggaran untuk rehabilitasi, kalau APBD itu sekedar untuk pembuatan pagar dan sumur saja,” ungkap Yandrisyah.
Sedangkan untuk pengoperasional pelabuhan tersebut, pihaknya mengaku, masih tahap kepengurusan sudah berkoordinasi dengan pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tanjunguban untuk menyiapkan berkas-berkas penyerahan aset dan pengoperasian pelabuhan.
“Saya dan pihak UPP Tanjung Uban sudah dua kali ke Jakarta mengurus hal ini. Kami meminta agar penyerahan aset dari Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bisa segera diserahkan,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, pembangunan pelabuhan ferry internasional Tanjung Berakit sudah rampung sejak akhir tahun 2014 silam. Nyatanya, hingga saat ini, pelabuhan yang akan melayani rute penyeberangan Indonesia-Malaysia-Singapura, belum kunjung diresmikan.
Karena terlalu lama penyerahan aset pelabuhan ini, ternyata membuat beberapa kondisi fisik pelabuhan internasional Tanjung Berakit mulai memerlukan sejumlah sentuhan rehabilitasi ringan. Bupati Bintan, Ansar Ahmad menilai, pelabuhan yang tak kunjung difungsikan itu, membuat pelabuhan internasional Tanjung Berakit ini seolah tak terurus lagi.
“Bukan karena kami tak serius. Tahun kemarin sudah kami anggarkan untuk perbaikannya. Tapi karena ada sedikit masalah hukum, membuat anggaran itu tak bisa dicairkan dan kami kembalikan,” ujar Ansar. (SK-DER)
