Ditetapkan Tersangka, Kejati Kepri Tahan M Zaini

oleh

– Dugaan Korupsi Proyek Kebun Raya Batam

TANJUNGPINANG (SK) — Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) menahan M Zaini Yahya, manajer PT Arah Pemalang atas dugaan tindakan penyelewengan Dana sebesar Rp 21,8 miliar lebih atas proyek Kebun Raya Batam (KRB), pada Kamis (23/4/2015) sekitar pukul 22.40 WIB.

Penahanan M Zaini dilakukan setelah ditetapkan menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dari Dana APBN Tahun 2014 dengan kerugian Negara Rp11 miliar lebih dari nilai anggaran Rp21,8 miliar yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum tahun 2014, diperuntukan pembangunan tahap pertama Kebun Raya Batam.

Pembangunan Kebun Raya Batam memiliki luas 86 Hektar (HA) dan perencanaan tersebut sudah di lakukan bulan Juli tahun 2014 lalu.

Selain M Zaini Yahya, Kejati Kepri juga telah menetapkan One Indirasari Hardi sebagai tersangka. Indirasari merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani proyek tersebut.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Yulianto SH mengatakan penahanan M Zaini Yahya dilakukan usai menjalani pemeriksaan sekitar 9 jam lebih oleh tim penyidik Kejati Kepri, sejak pukul 13.00 WIB hingga akhirnya digiring keluar ruangan sekitar pukul 22.40 WIB untuk dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1 Tanjungpinang. Namun tersangka lainnya One Indirasi Hardi belum dilakukan penahanan oleh tim penyisik Kejati Kepri.

BACA JUGA  EDWARD HARRIS : Masalah Dugaan Permainan Uang di Pengadilan “LAPOR KE SAYA KALAU ADA”

”Kami sudah memanggil yang bersangkutan (One Indirasari), tapi tidak datang, sehingga belum kami tahan,” kata Yulianto SH pada sejumlah wartawan, beberapa saat sebelum dilakukan penahanan terhadap M Zaini Yahya.

Dari hasil penyelidikan tersebut, pihaknya menemukan adanya potensial kerugian negara ditimbulkan lebih dari Rp11 miliar, dari total pelaksaan lelang proyek yang dimenangkan Rp21,8 miliar.

Menurut Yulianto, modus tindakan korupsi yang dilakukan PT Arah Pemalang dengan menggelembungkan harga atau mark-up dan pencurian spesifikasi atau memanipulasi bestek dari kontrak kerja yang sebenarnya.

“Kendati masih 86 persen progres yang baru selesai dilaksanakan, namun pencairan dana proyek telah dilakukan 100 persen. Hal itu terlihat dari perbedaan progres pencairan dengan progres opname di lapangan,” ditambahkan Ketua tim III Satgasus Tipikor Silvia SH.

Perbuatan kedua tersangka tersebut, lanjut Yulianto, dapat dijerat dengan pasal 2 juncto pasal 3 juncto pasal 9 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (SK-Yul)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.