BATAMPOLITIK

DPRD Batam Gelar Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda LKPJ APBD Kota Batam Tahun 2023

×

DPRD Batam Gelar Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda LKPJ APBD Kota Batam Tahun 2023

Sebarkan artikel ini
Sekda Kota Batam Jefridin menyerahkan Ranperda LKPJ Pelaksanaan APBD Tahun 2023 kepada Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto. (Foto : Ist)
Para anggota DPRD Kota Batam mengikuti Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda LKPJ APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023. (Foto : Ist)

BATAM — DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023, pada Rabu, 15 Mei 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, dan didampingi oleh Wakil Ketua 1 Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua 2 Muhammad Yunus Muda, serta Wakil Ketua 3 Ahmad Surya.

Dari pihak Pemerintah Kota Batam, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, hadir mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Rapat ini juga dihadiri oleh para undangan dari Forkompimda Kota Batam.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Dalam pengantar rapat, Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, menjelaskan bahwa sesuai dengan pasal 320 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah harus menyampaikan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan dilampirkan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah pemeriksaan.

“DPRD Batam mengapresiasi laporan keuangan Pemko Batam yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya berturut-turut dari BPK,” ungkap Nuryanto, yang akrab disapa Cak Nur, dan disambut tepuk tangan peserta rapat paripurna.

Sekdako Batam, Jefridin Hamid, kemudian menyampaikan pemaparan terkait Ranperda LKPJ Pelaksanaan APBD Tahun 2023. Setelah pemaparan, Jefridin menyerahkan Ranperda tersebut kepada pimpinan DPRD. Ranperda ini akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kota Batam sebelum disahkan menjadi Perda.

Selain Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, rapat paripurna tersebut juga membahas Ranperda tentang Sistem Drainase Perkotaan yang Terintegrasi. Disepakati bahwa Ranperda ini akan dibahas lebih komprehensif dalam rapat di Badan Musyawarah DPRD Kota Batam. ***

(Nda)