BATAM – DPRD Kota Batam menyampaikan keprihatinan terkait rentenir yang beroperasi dengan menggunakan nama koperasi, yang dinilai memberatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rapat pembahasan anggaran 2025 bersama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam pada Senin (7/10/2025), Anggota DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga, menegaskan bahwa koperasi seharusnya tidak boleh memberikan pinjaman dengan bunga tinggi seperti yang diterapkan rentenir, yang mencapai 20%.
“Koperasi seharusnya memberikan pinjaman dengan bunga rendah, bahkan tanpa bunga, khususnya untuk dana bergulir yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro,” kata Ruslan.
Ia mengusulkan agar dana bergulir senilai Rp20 miliar yang dialokasikan untuk UMKM pada tahun 2025 bisa diberikan tanpa bunga, dengan pinjaman maksimal Rp20 juta per pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM lepas dari jeratan rentenir yang selama ini membebani mereka.
“Kami berharap tahun depan, dana bergulir bisa diberikan tanpa bunga. Bunga sebesar 20% sangat memberatkan pelaku UMKM,” tegasnya.
Ruslan juga berjanji bahwa DPRD Batam akan mengawal pelaksanaan program pinjaman tanpa bunga tersebut, termasuk mengawasi penyalurannya agar tepat sasaran kepada 1.000 pelaku UMKM. Selain itu, DPRD juga berencana mendukung Dinas Koperasi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program ini.
“Kami akan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar program pinjaman tanpa bunga ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tambahnya.
Ruslan berharap program ini dapat mendorong para pelaku UMKM untuk tidak lagi terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi dari rentenir dan membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi Kota Batam di tahun 2025. ***
