HEADLINEPOLITIKRIAU

DPRD Meranti Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan OPD Bapedalitbang Jadi Bapperida

×

DPRD Meranti Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan OPD Bapedalitbang Jadi Bapperida

Sebarkan artikel ini
DPRD Meranti Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan OPD Bapedalitbang Jadi Bapperida. (Foto : Ist)

MERANTI — DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengadakan Rapat Paripurna untuk mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Rapat yang berlangsung pada Senin malam (24/6/2024) ini diadakan di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman, didampingi Wakil Ketua Khalid Ali, serta dihadiri oleh 21 anggota DPRD.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Meranti, Iskandar Budiman menjelaskan bahwa rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD dengan agenda pokok penyampaian dua Ranperda inisiatif DPRD. Rapat ini juga berlandaskan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 pasal 159 ayat 6, huruf a, angka 1 dan 2.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah daerah adalah mengenai Usulan Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Salah satu perubahan signifikan adalah transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Meranti:

Fraksi PAN
Juru bicara Fraksi PAN, Sopandi, mengucapkan terima kasih kepada Plt Bupati dan jajarannya atas penyampaian Ranperda sesuai dengan Propemperda 2024 yang telah disepakati. “Fraksi PAN mendukung perubahan Bapedalitbang menjadi Bapperida sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2023. Kami berharap perubahan ini dapat meningkatkan kinerja OPD dan memajukan daerah,” ujar Sopandi.

Fraksi Golkar
Juru bicara Fraksi Golkar, Fauzi SE, menyatakan bahwa Perda adalah instrumen yuridis penting untuk regulasi pemerintahan. “Fraksi Golkar mendukung perubahan OPD ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami berharap perubahan ini dapat meningkatkan fungsi dan tanggung jawab OPD terkait,” ungkap Fauzi SE.

Fraksi PDI Perjuangan
Cun Cun, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyetujui Ranperda dengan catatan harus sesuai dengan perundang-undangan. “Penting bagi kami bahwa perubahan ini harus memperhatikan kompetensi SDM dan menghindari tumpang tindih fungsi dalam penataan perangkat daerah,” tegas Cun Cun.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Auzir, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mendukung langkah pemerintah untuk membentuk BRIDA. “Kami berharap BRIDA dapat bersinergi dengan Bappedalitbang dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah,” kata Auzir.

Fraksi PKS Hanura
Tengku Zulkenedy dari Fraksi PKS Hanura mengapresiasi Ranperda dan berharap dapat memberikan pijakan yang kuat untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah. “Kami mendukung sepenuhnya Ranperda ini dan berharap dapat memajukan daerah kita,” ujar Zulkenedy.

Fraksi Demokrat
Darsini, juru bicara Fraksi Demokrat, memahami urgensi pembaruan peraturan daerah. “Penting bagi kita semua untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari konflik kepentingan dalam proses ini,” tandas Darsini.

Fraksi Gerindra
Juru bicara Fraksi Gerindra, Taufikurahnan, mengapresiasi Ranperda dan menekankan pentingnya penempatan pejabat yang tepat berdasarkan profesionalitas dan pengalaman. “Kami berharap pejabat yang ditempatkan nantinya adalah mereka yang benar-benar profesional dan berpengalaman,” kata Taufikurahnan.

Fraksi PPP Plus NasDem
Suji Hartono dari Fraksi PPP Plus NasDem menekankan pentingnya Ranperda yang sesuai dengan norma hukum. “Kami meminta perhatian penuh dari pimpinan OPD serta pejabat teknis terkait selama pembahasan Ranperda ini,” tegas Suji Hartono.

Rapat Paripurna ini menunjukkan komitmen DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memastikan bahwa perubahan OPD berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Hadir dalam rapat ini Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, Sekretaris Daerah Bambang Suprianto, serta seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya.

Dengan pandangan yang konstruktif dari berbagai fraksi, diharapkan perubahan OPD ini akan mampu mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kinerja pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. ***

(Luk)

Follow