Dua Terdakwa Korupsi Tera Metrologi Disperindag Kepri Disidang

oleh

TANJUNGPINANG (SK) — Dua terdakwa dugaan kasus korupsi kelebihan dana Retribusi Kalibrasi Timbangan dan Alat Ukur (Tera) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Disperindag Kepri, oleh dua terdakwa, Moch Darmawan dan Tarmin, selaku pejabat di UPT tersebut menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Kamis (16/10).

Sidang dipimpin majelis hakim R Aji Suryo SH MH didampingi Linda Wati SH MH dan Jarot SH (hakim PN Batam) kali ini guna mendengarkan dakwaan tim jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejati Kepri dan Kejari Tanjungpinang atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan kedua terdakwa.

Jalannya sidang kedua terdakwa berlangsung terpisah di ruangan yang sama dan majelis hakim maupun JPU yang sama. Sidang pertama dilakukan terhadap terdakwa M Darmawan didampingi kuasa hukumnya (PH) Agusutanto SH, M Faisal SH dan Nirwansyah SH. Sementara terdakwa Tarmin didampingi tim kuasa hukum, M Firdaus SH dan kawan-kawan.

BACA JUGA  Burhanuddin : Pengoplos Beras “DAPAT SANKSI TEGAS”

Dalam sidang terungkap, kedua terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara akibat pungutan di luar ketentuan dan aturan hukum berlaku sebesar Rp677 juta dari total nilai kerugian negara sebesar Rp1,092 miliar sesuai hasil audit BPKP.

Pemungutan dinilai telah melebihi tarif sebagaimana yang telah ditentukan. Sementara sisanya digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa serta dibagi-bagikan di lingkungan instansi mereka.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pemungutan Retribusi, termasuk UU Tindak Pidana Korupsi, karena sisa tarif tera yang mereka pungut digunakan untuk kepentingan pribadi serta kelompoknya,” ungkap majelis hakim, R Aji Suryo SH MH.

Perbuatan terdakwa dinilai juga telah melanggar pasal 2 juncto pasal 3 juncto pasal 12 huruf E UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dakwaaan JPU tersebut, terdakwa Moch Darmawan melalui penasehat hukumnya (PH) tidak mengajukan kebertan (eksepsi). Sementara terdakwa Tarmin melalui PH akan mengajukan eksipsi pada sidang mendatang. Ia menilai terdapat kekeliruan dari dakwaan JPU tersebut. (HK/SK-001)

BACA JUGA  “INILAH 9 ANGGOTA BPSK” Yang Bakal Dilantik Gubernur

No More Posts Available.

No more pages to load.