KARIMUN – Kualitas pendidikan di Kabupaten Karimun dinilai terancam akibat overkapasitas siswa di sejumlah sekolah menengah atas (SMA), terutama di SMA Negeri 1 Karimun. Hal ini menjadi sorotan Komisi 1 DPRD Karimun yang mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret membangun gedung SMA baru.
“Yang kami lihat, di SMA Negeri 1 Karimun, setiap tahun satu kelas itu total siswanya sampai 44 orang. Sementara idealnya satu kelas itu 30-34 siswa saja. Ini sudah over. Kita harus perhatikan juga kualitas dan kenyamanan kegiatan belajar dan mengajar para siswa ini,” ujar Sulfanow Putra, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Karimun, Kamis (5/6/2025).
Masalah memuncak setiap tahun ajaran baru, terutama setelah diterapkannya sistem domisili dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 sebagai pengganti sistem zonasi. Sistem ini tetap berfokus pada jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah tujuan.
Namun kenyataannya, daya tampung sekolah tak sebanding dengan jumlah pendaftar.
“Anak saya tidak bisa masuk SMA yang dia inginkan lantaran sudah penuh. Saya sempat bingung mau masukkan anak ke SMA mana, hingga kami sampai meminta bantuan anggota DPRD,” ungkap Aida, salah satu orang tua siswa.
Menjawab keluhan masyarakat, Komisi 1 DPRD Karimun telah mengusulkan dua titik lokasi untuk pembangunan gedung SMA baru, yaitu di Gedung Lama SMA Negeri 1 di Jalan Trikora dan bekas pabrik es Karya Mina di Teluk Air.
“Tapi sampai saat ini belum ada respon lanjutan, bahkan informasi yang kami dapat, dua titik itu malah akan dijadikan tempat parkir dan gedung Polsek Balai,” ungkap Sulfanow.
Padahal, menurutnya, UPT Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sudah menyatakan kesiapannya untuk membangun, asal Pemkab Karimun menyediakan lahan.
Melihat urgensi masalah ini, Sulfanow mendesak Bupati Karimun Ing Iskandarsyah agar segera melakukan koordinasi dengan Pemprov Kepri.
“Ini setiap tahun sering dikeluhkan oleh orang tua siswa ke teman-teman di DPRD Karimun. Bupati hendaknya segera berkordinasi untuk membangun gedung SMA baru,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan sekolah seharusnya menjadi prioritas karena menyangkut masa depan generasi muda Karimun.
“Kami harap kebutuhan yang benar-benar menjadi keluhan masyarakat ini diakomodir dan didahulukan oleh pemerintah daerah,” tutup Sulfanow. ***
