, ,

Erik Harap “BUPATI HADIRI RAPAT KHL DAN PENENTUAN UMK”

oleh
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

LINGGA (SK) — Erik Satriawan, Wakil Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Lingga, mempertanyakan anggaran dewan pengupahan Kabupaten Lingga, yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan tanggung jawab memperjuangkan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Karena, selama ini Pemerintah hanya menganggarkan untuk dewan pengupahan selama satu tahun. Tentu ini sangat minim, sementara yang mereka perjuangkan dalam satu tahun mengenai UMK melalui survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat Kabupaten Lingga.

“Sejak Tahun 2008 saya di SPSI, hingga saat ini biaya per tahun untuk dewan pengupahan hanya sebesar Rp 50 Juta. Dengan angka ini jelas tidak memadai, ditambah lagi pihak Dinas Sosial Tenagakerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Lingga, tidak transaparan terkait anggaran ini,” terangnya, kepada awak media, Rabu, (01/06/2016).

Dewan pengupahan yang terdiri dari, Pemerintah, SPSI, Apindo, Universitas dan fakar, kata Erik, dalam melakukan survei KHL setiap bulan dari Januari sampai Desember, rapat per triwulan membahas KHL, rapat penetapan UMK daerah, serta pembentukan dan pembinaan pelaksana unit kerja (PUK), dari pengalaman sejak 2008 sampai 2015, masalah anggaran tetap menjadi keluhan. Padahal, tanggung jawab dewan pengupahan begitu berat, sedangkan honor atau uang kehormatan diberikan Pemerintah hanya sebesar Rp 300 Ribu per bulannya.

“Jika dibandingkan dengan dewan kesenian, dewan pengawas radio, dewan pengawas air minum dan dewan lainnya, apakah layak jasa kami hanya di hargai Rp 300 Ribu, sementara dewan pengawas lainnya di beri diatas Rp 1 Juta,” ungkapnya kecewa.

Dalam memperjuangkan UMK, lanjut Erik, kita dari SPSI yang tergabung dalam dewan pengupahan mati-matian memperjuangkan agar UMK buruh setinggi-tingginya. Kita memperjuangkan ini berdasarkan hasi survei KHL yang dilakukan setiap bulannya.

“Kalau Apindo maunya UMK itu serendah-rendahnya, sedangkan kami dari SPSI tetap memperjuangkan UMK setinggi-tingginya yang didasari survei KHL. Untuk itu, kita saling beradu argumen untuk mempertahankan UMK dari tekanan Apindo,” paparnya.

Bupati Lingga, dalam hal ini juga harus bertanggung jawab terhadap dewan pengupahan, ucap Erik lagi. Karena, Bupati juga termasuk dalam dewan pengupahan. Selama saya di dewan pengupahan, belum pernah Bupati hadir dalam rapat KHL dan menentukan UMK. Seharusnya sebagai kepala daerah, dirinya harus hadir dalam rapat tentang KHL dan UMK, apalagi Bupati merupakan Ketua sekaligus pembina dewan pengupahan. Kita sangat berharap, dalam rapat KHL dan menetukan UMK, Bupati yang baru nantinya dapat hadir.

“Kita berharap, Bupati Lingga yang baru nantinya dapat hadir dalam rapat KHL dan menentukan UMK, sehingga Bupati juga mengetahuinya,” harapnya.

Selain itu, Erik juga meminta, agar Dinsosnakertrans Lingga juga transparan terhadap anggaran dewan pengupahan dalam satu tahun. Pada tahun 2015 lalu, kita telah mengajukan proposal atas persetujuan SPSI dan mendapat rekomendasi dari Bappeda. Namun, hingga saat ini dana tersebut belum juga dicairkan.

“Uang tersebut, bukan untuk kepentingan pribadi. Anggaran itu kita gunakan untuk sekretariat UPK dan pembinaan UPK disetiap wilayah Lingga serta operasiona. Sampai sekarang proposal itu di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) yang belum ada kabar beritanya,” jelasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi awak media secara terpisah, Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Lingga, H Muslim, membenarkan Bupati sebagai ketua dan pembina dewan pengupahan tidak hadir dalam rapat KHL dan menentukan UMK, karena dinaslah yang menjadi perwakilan Pemerintah. Memang Bupati sebelumnya tidak pernah hadir, namun, kita akan upayakan agar Bupati Lingga yang baru dapat hadir dalam menentukan UMK.

“Seperti yang kita ketahui bersama, Bupati Lingga yang baru ini gesit orangnya, sudah barang tentu akan memperhatikan masalah ini,” tuturnya.

Saat ditanya terkait honor dewan pengupahan masih rendah dibandingkan dengan dewan lainnya, H Muslim menjawab, memang selama ini masih minim. Kita berpatokan pada kekuatan keuangan daerah. Sedangkan tahun 2015 yang lalu, dewan pengupahan dapat di anggarkan melalui APBD-P untuk honor dan survei KHL. Kita paham, dewan pengupahan yang terdiri dari tiga unsur atau triparti, yakni Pemerintah, SPSI dan Apindo. Kita menginginkan jasa mereka dibayar lebih, tapi kondisi keuangan seperti ini kita tak dapat berbuat banyak.

“Semua itu tergantung keuangan daerah, sekarang saja kita terkena efesiensi 30 persen. kita bicara dewan pengupahan, memang merekalah menentukan UMK. Kalau Apindo maunya UMK kita serendah mungkin, kalau kami dari Pemerintah posisinya netral,” unggahnya. (SK-Pus)

H Muslim, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lingga (Foto : Puspandito)
H Muslim, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lingga (Foto : Puspandito)

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner