, ,

F-PPPPM Minta Tata Kelola Semukut-Mekong Dibenahi

oleh
F-PPPPM Minta Tata Kelola Semukut-Mekong Dibenahi 1
Pemuda Kecamatan Pulau Merbau yang tergabung kedalam Forum Pemuda Peduli Pembangunan Pulau Merbau (F-PPPPM) melakukan audiensi ke Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. (Foto : Azwin)

F-PPPPM Minta Tata Kelola Semukut-Mekong Dibenahi
– Gelar Audiensi Dengan DPRD Meranti.

Sijori Kepri, Meranti — Sejumlah pemuda Kecamatan Pulau Merbau yang tergabung kedalam Forum Pemuda Peduli Pembangunan Pulau Merbau (F-PPPPM) kembali melakukan audiensi ke Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin, (13/7/2020).

Kedatangan mereka yang ketiga kalinya itu untuk mengadukan permasalahan yang sama terkait tata kelola transportasi penyeberangan Semukut – Mekong dan sebaliknya.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 2 DRPD, Muzamil Baharudin, tersebut turut dihadiri seluruh anggota komisi yang membidangi ekonomi dan pembangunan itu.

Perwakilan F-PPPPM Kepulauan Meranti, Al Amin, menyampaikan terkait fasilitas dan pelayanan dan standar keselamatan yang minim, serta tarif penyeberangan yang dipatok sangat mahal dan tidak logika.

“Untuk kesekian kalinya, kami datang kemari untuk menyampaikan hal-hal penting terkait penyeberangan Mekong- Semukut. Besar harapan kami kepada DPRD untuk menyikapi masalah yang menurut kami bukan lagi masalah lama, namun persoalan yang klasik sampai saat ini tidak tuntas,” kata Al Amin.

Terkait persoalan tersebut, F-PPPPM meminta kepada legislatif untuk segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati Kepulauan Meranti untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat itu.

“Harapan kami meminta kepada Bupati Kepulauan Meranti melalui Dinas Perhubungan, untuk membuatkan surat edaran terkait penurunan harga Kempang Mekong – Semukut ataupun sebaliknya menjadi Rp 5000/motor. Selain itu, pelayanan yang minim dan standar keselamatan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum. Ini sangat tidak layak. Sudahlah tinggi harganya, pelayanan kurang dan keselamatan penumpang juga tidak dijaga. Untuk itu, kami mendesak DPRD untuk membuat Perda, dan jika tidak memungkinkan bisa dengan Perbup alam waktu satu Minggu,” ujar Al Amin.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *