ANAMBAS (SK) — Forum Perjuangan Masyarakat (FPM) Jemaja Timur bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tatanan Wisata Anambas (Tawas) Kabupaten Kepulauan Anambas Indra Syahputra menegaskan, dia sebagai koordinator dari perwakilan Forum, tetap menolak dengan tegas atas kehadiran PT Kartika Jemaja Jaya (PT KJJ) yang bakal melakukan kegiatan pembalakan dan perambahan hutan kawasan pulau Jemaja dengan alibi dalam pengurusan izin pemanfaatan lahan menjadi perkebunan Karet, hal itu disampaikannya pada saat hearing bersama Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di ruang rapat DPRD kemarin.
Menurutnya dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor:135/525.21/V/2009 maka pihak PT KJJ saat itu merasa diatas angina. Artinya Bupati memberi izin dalam kegiatan perusahaan tersebut.
“Kami sangat menyayangkan Keputusan Bupati sabagai Pj. Bupati Kepulauan Anambas Tengku Mukhtaruddin saat itu, terlalu cepat mengambil keputusan dan mengeluarkan rekomendasi terhadap PT KJJ untuk melakukan pemanfaatan lahan menjadi perkebunan karet, walaupun ada beberapa peringatan dan himbauan,” sesalnya.
Dalam keputusan tersebut, kata Indra, jika Bupati merekomendasikan lokasi yang diberi izin, ini seharusnya terlebih dahulu disosialisasikan dan mendapat dukungan dari penduduk setempat, serta melarang menutup aksesibilitas masyarakat di sekitar lokasi, dan yang berikutnya berbunyi pemegang izin diwajibkan melindungi kepentingan umum serta masyarakat yang berada disekitar lokasi.
“Kami dari Forum Perjuangan Masyarakat Jemaja Timur tetap menolak dengan adanya indikasi pembalakan dan perambahan hutan secara besar-besaran,” tegasnya.
Menurutnya, kenapa kami menolak? karena hutan di Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur tersebut merupakan hutan resapan, jika hutan dibabat habis otomatis lahan resapan air tidak ada lagi dan bakal berakibat kekeringan bagi masyarakat sekitar.
“Kemiringan bukit dan gunung di Jemaja dan Jemaja Timur sangat curam, jika terjadi pembabatan hutan maka akan terjadi bencana alam seperti erosi, tanah longsor, ekosistem laut diarea penebangan tersebut akan rusak dan Wisata Hutan akan punah ranah,” jelasnya.
Dalam hal ini pihaknya juga berharap agar pemerintah sebagai fasilitator antar masyarakat dengan pihak PT KJJ dapat mengambil kesepakatan yang tidak menimbulkan kerugian antar kedua belah pihak. Bagi pihak PT.KJJ masih mempunyai niat yang serius untuk memanfaatkan hutan menjadi perkebunan karet.
“Kami menyarankan untuk terlebih dahulu melakukan tahapan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, agar dapat juga menggarap lahan tidur atau perkebunan milik masyarakat menjadi bagian dari perencanaan oleh pihak perusahaan,” tuturnya.(SK-Ind)
LIPUTAN ANAMBAS : INDRA GUNAWAN
EDITOR : RUSMADI
(Photo : Indra Gunawan)
(Photo : Indra Gunawan)