SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Polemik pemilihan Wakil Gubernur Kepri yang berbelit-belit, seakan banyak kepentingan. Hal ini memancing beberapa LSM dan Ormas bertindak tegas, dan mendatangai kantor DPRD Kepri.
Terkait DPRD Kepri akan mencalonkan satu calon saja, karena telah diputuskan di paripurna beberapa hari yang lalu, Koordinator Perwakilan Gagak Hitam, Udin Pelor, mengatakan, mereka mendukung Ketua DPRD Kepri 99 %, dan ketua harus maju terus melanjutkan pemilihan.
“Ini bukan kemenangan partai, tapi adalah kemenangan masyarakat Kepri yang punya marwah,” kata Udin dengan lantang berapi-api, di Ruang Pertemuan Ketua DPRD Kepri, Senin, (27/11/20167).
Ia meminta marwah Ketua DPRD harus betul-betul tegak, dan jangan ada kepentingan disini.
“Kalau ini tidak dilaksanakan, kami akan mengambil air tujuh sumur, beras kuning, akan kami Yasin-kan disini. Itu saja yang kami harapkan Ketua (Jumaga, Red),” tegasnya.
Ketum LSM Gharda Fisabilillah, Raja Mansyur Razak, yang ikut mendampingi, mengatakan, masyarakat berharap agar semua ini dapat berjalan dengan kondusif. Apalagi dalam waktu dekat, kita akan melaksanakan PEMILU serantak di tahun 2018, serta Pileg dan Pilpres 2019. Sebagai masyarakat, kami juga merasa punya tanggungjawab bersama untuk menjaga negeri ini agar menjadi kundusif.
“Kami support kepada DPRD Kepri, agar proses pelaksanaan pemilihan segera dilanjutkan, karena masyarakat kepri sangat butuh Wagub, agar realisasi pembangunan Kepri kedepan lebih cepat dan efektif, dan dapat dirasakan masyarakat secara utuh,” ujarnya.
Senada dengan Raja Mansyur, Koordinator AMPK, Syaiful, menambahkan, dari awal AMPK sudah komit, bahwa Wagub harus segera diisi, demi kelancaran roda Pemerintahan Kepri.
Kini, sambung Ketua DPD Organda Kepri itu, sudah dua tahun perkembangannya, sampai sekarang belum ada keputusan untuk Pemilihan Wagub ini.
“Kita melihat di lapangan setelah paripurna kemarin, situasi di publik, baik di pemberitaan Media maupun Medsos makin panas. Dimana terlihat ada tiga kubu jatuhnya, baik dari pendukung Isdianto, Rini maupun Mustofa Wijaya, yang belakangan ini didukung tiga partai pengusung, meskipun sampai sekarang tak kunjung muncul suratnya ke DPRD,” tambah Syaiful, yang juga Ketua Humas DPP Organda itu.
Salah satu Koordinator AMPK yang lain, Julianta Mitara, memandang, polemik ini terlihat seperti kebuntuan politik dalam memilih siapa yang paling layak, dimana prosedur politik sudah dilakukan DPRD.
Menurutnya, Pimpinan DPRD jangan ragu dan plin-plan, meskipun kami juga tahu di Gedung DPRD ini, dimana banyaknya kepentingan. Tapi kami datang kesini ingin memberikan pernyataan kepada Ketua DPRD Kepri, yang mewakili DPRD Kepri pada pertemuan ini.
“Kami ingin memberikan semacam support dan semangat kepada DPRD, apapun demi kejayaan Kepri kedepan, dan yang akan datang, wakil Gubernur sudah seharusnya cepat diputuskan. Tuan Gubernur tidak mungkin dapat maksimal mengelola Kepri ini sendiri,” ujar Julianta.
Menanggapi ketiga LSM dan Ormas tersebut, Ketua DPRD Kepri, Jumaga mengatakan, target kita bulan depanlah, sebelum akhir tahun. Apapun namanya harus kita lakukan, hasilnya nanti kita lihat. Kita tidak mungkin tidak memilih, karena ini bukan kepentingan DPRD, tapi kepentingan masyarakat Kepri.
Bagaimanapun, lanjut Jumaga, Gubernur kita adalah manusia biasa, tentu sangat membutuhkan Wakil Gubernur. Dengan adanya pendamping, bisa mengurangi frekwensi Gubernur keluar kota, dan segala macam tugas-tugasnya, dan tentunya pertumbuhan ekonomi bisa makin bertambah.
“Tidak ada halangan, dan tidak lama lagi, akan keluar surat dari Pansus, dan setelah itu nanti kita akan coba Banmus-kan minggu depan,” pungkasnya.
Pada pertemuan di Ruang Rapat Ketua DPRD Kepri itu, juga hadir Wakil Ketua II DPRD Kepri, Huznizar Hood, Anggota DPRD Kepri, Sahat Sianturi, Asmin Patros, Ing iskandrsyah, Sekwan Hamidi, dan belasan para pendamping perwakilan Ormas dan LSM. (SK-MU)