NATUNA

Gubernur Ansar Ahmad Ungkap Besaran APBD 2024 Kabupaten/Kota Se-Kepri, Kota Batam Terbesar

×

Gubernur Ansar Ahmad Ungkap Besaran APBD 2024 Kabupaten/Kota Se-Kepri, Kota Batam Terbesar

Sebarkan artikel ini
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad ungkap besaran APBD 2024. (Foto : Ist)

NATUNA — Selama kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan pentingnya mencari cara untuk mengatasi ketimpangan (disparitas) pembangunan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Diketahui bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2024 sebesar Rp4,34 triliun, namun yang bisa dipergunakan secara riil hanya Rp3,8 triliun, dengan Rp1,5 triliun dialokasikan khusus untuk pendidikan dan kesehatan.

“Dan hampir 70 persen dana pendidikan mengalir ke Kota Batam, mengingat jumlah sekolah dan guru memang paling banyak di Kota Batam,” kata Gubernur Ansar Ahmad di hadapan masyarakat Natuna dan Anambas, Selasa (7/5/2024).

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Dari sisa Rp3,8 triliun anggaran yang tersedia, Pemprov Kepri membaginya untuk berbagai kebutuhan termasuk dana aspirasi 45 anggota DPRD sebesar Rp150 miliar, pembiayaan 43 organisasi perangkat daerah (OPD), bantuan rumah ibadah, yayasan, serta pembangunan di tujuh kabupaten/kota. Disparitas pembangunan di Kepri sulit dihindari mengingat keterbatasan anggaran yang juga dimiliki kabupaten/kota. Rata-rata kabupaten/kota di Kepri mengelola APBD sekitar Rp1 triliun, kecuali Kota Batam yang memiliki anggaran mencapai Rp6 triliun, termasuk Rp2,6 triliun dari dana APBN melalui BP Batam.

“Ini ditambah dengan dukungan pihak swasta di Kota Batam yang sangat kuat,” tambah Ansar.

Untuk menghindari ketimpangan pembangunan antar wilayah, Gubernur Ansar menekankan pentingnya mencari sumber dana dari Pemerintah Pusat dan mengoptimalkan dana CSR (corporate social responsibility). Ansar dan timnya tidak segan berkoordinasi dengan kementerian dan anggota DPR RI asal Kepri.

Upaya ini telah membuahkan hasil. Sejumlah pembangunan di kabupaten/kota di Kepri dilakukan melalui dana APBN. Misalnya, Kepri mendapatkan bantuan dana impres sebesar Rp700 miliar tahun lalu, termasuk pembangunan jalan Kuala Maras di Jemaja. Selain itu, Kepri juga mendapatkan hampir Rp400 miliar dari Kemenhub untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Roro di Jemaja dan revitalisasi seluruh pelabuhan di Kabupaten Natuna. Juga, dana senilai Rp60 miliar untuk revitalisasi Pulau Penyengat dalam dua tahun.

“Alhamdulillah Pulau Penyengat sekarang sudah lebih tertata. Kunjungan wisatawan juga meningkat,” ujar Gubernur Ansar.

Ansar juga menjelaskan bahwa APBD Kepri dimanfaatkan untuk pembangunan yang membutuhkan dana yang tidak terlalu besar. Untuk efisiensi, Gubernur Ansar menerapkan kebijakan “tight money policy” atau kebijakan pengetatan ikat pinggang, yang pernah diterapkan oleh mantan Presiden RI Soeharto.

“Kita harus berhemat agar pembangunan bisa terlaksana di tengah keterbatasan,” sebut Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar menutup dengan harapan agar APBD Kepri terus membaik dan mengharapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Sejak 5 Mei 2024, Gubernur Ansar beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna. Kunjungan hingga 9 Mei ini dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dengan masyarakat serta menyosialisasikan pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Di kecamatan yang dikunjungi, Gubernur Ansar juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi masyarakat setempat. ***

(Red)