,

Gubernur Ansar Sampaikan Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2022, Ini Kebutuhan Anggaran 4 Prioritas Pembangunan Yang Akan Dicapai

oleh
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyerahkan Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2022 kepada Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. (Foto : Ist)
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan pidato Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2022. (Foto : Ist)

Tanjung Pinang, Sijori Kepri — Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menghadiri Rapat Paripurna Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kepri Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Sidang Utama Balairung Raja Khalid, DPRD Provinsi Kepri, Senin, 15 Agustus 2022.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kepri, Rizki Faisal dan Wakil Ketua 3 DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, serta dihadiri 22 anggota DPRD Kepri, Forkopimda Kepri, Pimpinan Instansi Vertikal atau yang mewakili, Para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri.

Dalam pidatonya, Gubernur Ansar Ahmad, menyampaikan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2022, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 3,828 triliun merupakan perumusan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan, serta pokok-pokok pikiran DPRD.

“Keempat prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Pergub Kepri Nomor 53 tahun 2022 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan tersebut antara lain Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya, peningkatan kesejahteraan ekonomi yang merata, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal,” ujar Gubernur Ansar.

BACA JUGA :  Ini Nama-Nama Yang Lulus Seleksi Administrasi Sekda Kota Tanjungpinang

Ansar juga menjelaskan, sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Kemudian, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/ atau keadaan luar biasa.

“Berikutnya kami sampaikan perubahan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp 2,498 miliar dari semula sebesar Rp 3,480 triliun menjadi Rp3,477 triliun,” jelas mantan anggota DPR RI ini.

BACA JUGA :  Gubernur Sampaikan “LKPJ 2017” Kepada DPRD Kepri

Kemudian, lanjut Ansar, Proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 89,791 miliar atau 7,81 persen.

Sedangkan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak mencapai target.

“Sedangkan Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp 310 miliar, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp 6,319 miliar atau sebesar 501,11 persen,” ungkap Ansar Ahmad.

Selanjutnya, Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar Rp 41,983 miliar dengan nilai yang semula sebesar Rp 3,870 triliun menjadi sebesar Rp 3,828 triliun, serta adanya Belanja Tambahan sebesar Rp 28,495 miliar.

“Sedangkan Pembiayaan Daerah diproyeksikan menurun sebesar Rp 39,485 miliar dari semula sebesar Rp 390 miliar menjadi Rp 350,514 miliar. Hal tersebut akibat adanya penyesuaian SiLPA berdasarkan hasil audit sebesar Rp 39,485 miliar yang ditargetkan sebesar Rp 210 miliar menjadi hanya sebesar Rp 170,514 miliar,” ujar mantan Bupati Bintan dua priode ini.

BACA JUGA :  Gubernur Ansar Serahkan Bantuan Rp 184 Juta ke Masjid Darul Jannah Karimun

SiLPA tersebut, sambung Ansar, terdiri dari SiLPA BLUD, DAK, SPP, dan DBH Dana Reboisasi.

Kemudian Pinjaman Daerah kepada PT SMI sebesar Rp 180 miliar masih tetap dianggarkan pada penerimaan pembiayaan daerah.

Ansar Ahmad berharap Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 ini dapat segera dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri.

“Sehingga penetapan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkas Ansar. (ron)

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.