,

Gubernur Ansar Sampaikan Ranperda LPP APBD Provinsi Kepri Tahun 2021

oleh
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyerahkan Ranperda tentang LPP APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 kepada Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak. (Foto : Ist)
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan pidato Ranperda tentang LPP APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021. (Foto : Ist)

Sijori Kepri, Tanjung Pinang — Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi, di Ruang Rapat Utama, Gedung DPRD Provinsi Kepri, Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang, Senin, 27 Juni 2022. 

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri ke 27 masa sidang ke 2 dengan agenda penyampaian Ranperda tentang LPP APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepri, Raden Hari Tjahjono, dan Wakil Ketua 3, DPRD Provinsi Kepri dr Tengku Afrizal Dahlan, serta turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri (Sekda Kepri), Adi Prihantara, dan sejumlah perwakilan Forkompimda Kepri. 

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang harus disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019, tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BACA JUGA  Ini Kriteria Calon Sekda Kepri “VERSI KETUA DPRD KEPRI”

“Alhamdulillah, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ini dapat kami susun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” kata Gubernur Ansar Ahmad. 

Gubernur Ansar juga menyebutkan, bahwa penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, merupakan refleksi dari nilai-nilai demokrasi yang diwujudkan oleh DPRD, sebagai mitra kerja pemerintah daerah. Hal ini dapat mendorong semakin tumbuhnya semangat obyektivitas, dalam memotret kinerja Pemerintahan Daerah, yang dilandasi kemitraan, untuk saling melengkapi, dalam menterjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kepulauan Riau. 

“Sehingga tujuan pemerintah dalam mengelola sumber dan penggunaan dana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dapat tercapai,” kata Gubernur Ansar.

Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI telah disampaikan pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 pada sidang paripurna Istimewa DPRD. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK-RI telah memeriksa neraca pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2021. 

BACA JUGA  Komisi III Gelar Uji Kepatutan “CALON KOMISIONER KPID KEPRI”

Berdasarkan pemeriksaan BPK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan opini ”Wajar Tanpa Pengecualian”.

Selanjutnya Gubernur Ansar menyampaikan substansi Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terealisasi sebesar Rp 3,80 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp 3,85 triliun.

Belanja dan Transfer ke Kabupaten / Kota Terealisasi sebesar Rp 575,16 miliar dari yang dianggarkan sebesar Rp572,56 miliar.

Dan terakhir Neraca yang terdiri dari aset sebesar Rp 6,64 triliun dengan kewajiban sebesar Rp 512,85 miliar dan Ekuitas sebesar Rp 6,12 triliun.

Gubernur Ansar berharap Pimpinan dan Anggota Dewan agar dapat memberikan koreksi, saran dan masukan sehingga Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi semakin baik. (jlu)

Shares