Gustian Bayu Divonis 4 Tahun

oleh

– Terbukti Terlibat Korupsi Proyek Lahan USB

TANJUNGPINANG (SK) — Mantan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Agraria, Pemko Tanjungpinang, Gustian Bayu, divonis 4 tahun hukuman penjara, ditambah denda Rp100 juta dan subsider 3 bulan kurungan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (03/03/2015).

Dalam sidang dipimpin Majelis Hakim, Parulian Lumbantoruan SH MH didamping Johni Gultom SH MH dan Patan Riadhi SH MH, menyatakan terdakwa Gustian terbukti bersalah sebagai terdakwa melakukan serangkaian tindak pidana korupsi secara bersama-sama terpidana Deddy Chandra, serta sejumlah anggota Tim 9 yang melakukan pembebasan lahan untuk melaksanakan proyek pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) senilai Rp 1,89 miliar dari APBD Pemko Tanjungpinang Rp 2,8 miliar tahun 2009 lalu.

Majelis hakim tidak sepakat dengan tuntutan JPU yang menyebutkan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hasil pertimbangan berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menyepakati terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3.

BACA JUGA  Ditetapkan Tersangka, Kejati Kepri Tahan M Zaini

Vonis majelis hakim itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zaldi Akri SH sebelumnya selama 7 tahun 6 bulan, ditambah denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan penjara.

Atas vonis tersebut, baik terdakwa, maupun JPU menyatakan pikir-pikir selama satu minggu sesuai batas waktu yang diberikan majelis hakim.

Usai sidang, ketika ditemui dan dimintai tanggapannya oleh wartawan atas vonis yang dijatujuhi oleh majelis hakim terhadap dirinya tersebut, terlihat wajah dan mata berkaca-kaca kesedihan, karena merasa tidak bersalah, dan tidak menyangka akan mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun yang dijatuhi oleh majelis hakim tersebut.

Hal lebih menyedihkan lagi, ketika membayangkan tentang kelahiran anak keduanya sekitar satu minggu lalu yang tidak bisa disaksikannya.

“Istari saya baru melahirkan satu minggu lalu, namun saya tidak bisa menyaksikannya,” ucap Gustian yang menangis setelah mendengarkan putusan majelis hakim.

Lebih lanjut, Gustian belum bisa menyampaikan tanggapannya tentang persoalan perkara yang telah diputuskan oleh majelis hakim tersebut.

Dalam pertimbangan JPU juga menyatakan hal yang memberatkan terdakwa, karena tidak mengakui perbuatannya. Hal lain, tindakan terdakwa juga dinilai telah bertentangan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang tengah digalakkan pemerintah.

BACA JUGA  Ditetapkan Tersangka, Kejati Kepri Tahan M Zaini

“Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, dan masih berusia muda, sehingga masih bisa memperbaiki semua kesalahan yang telah dilakukan,” ungkap majelis hakim.

Dalam vonis tersebut, hakim menyebutkan, proses pembebasan lahan USB itu sendiri melibatkan sejumlah saksi. Di antaranya, Drs. H. Wan Samsi selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Ketua Tim 9, Drs. Surya Dianus sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, Tri Agus Kasmanto sebagai Pj. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungpinang, Drs. H. Syafrial Evi sebagai Ka. Bappeda dan Penanaman Modal kota Tanjungpinag, Drs. Dedy Chandra sebagai Kabag Adm. Pemerintahan Umum, Syarizal selaku Camat Tanjungpinang Timur, Yusrizal A. Ptnh selaku Kasi HT dan PT Kantor Pertanahan, dan Wan Martalena sebagai Lurah Pinang Kencana.

Dalam tugasnya, mereka dinilai ikut menandatangani semua berita acara rapat dan pertemuan untuk membahas tentang pembebasan lahan USB. Penandatanganan berita acara itu sendiri juga dinilai telah melanggar tentang peraturan dan perundang-undangan berlaku, meskipun di antara mereka tidak ikut hadir dalam rapat tersebut. (SK-APN)

BACA JUGA  Ditetapkan Tersangka, Kejati Kepri Tahan M Zaini
 

No More Posts Available.

No more pages to load.