TANJUNG PINANG — Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, bersama anggota DPRD lainnya hadir dalam Pembukaan Musrenbang Tingkat Provinsi Kepri 2024 di Ruang Balairung Wan Seri Beni, Pusat Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Kota Tanjung Pinang, pada Rabu, (27/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Jumaga Nadeak menjelaskan peran penting Musrenbang dalam menyampaikan dokumen hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD, yang merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat saat masa reses.
“Musrenbang memiliki peran strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, yang didasarkan pada aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa Musrenbang juga berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelaraskan rancangan RKPD dengan usulan dari masyarakat.
“Musrenbang adalah forum untuk mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025,” jelas Jumaga.
Menurut Jumaga, pedoman penyusunan penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
“Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan amanat Peraturan Perundang-Undangan dalam perencanaan pembangunan daerah,” tambahnya.
Dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang disampaikan dalam Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, terdapat sembilan garis besar untuk mendukung visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.
“Garis besar tersebut mencakup berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, pendapatan asli daerah, pariwisata, energi, pertambangan, kelautan, perikanan, UMKM, koperasi, serta infrastruktur transportasi,” ungkap Jumaga.
Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan tema utama RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, yaitu “Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan Dalam Akselerasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan”.
“Tema ini akan menjadi rujukan untuk dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yaitu Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah, Pembangunan Infrastruktur Wilayah, serta Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya,” paparnya.
Gubernur Ansar Ahmad juga menyoroti angka indeks gini ratio yang masih cukup tinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Dia menekankan pentingnya program-program yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat.
“Angka indeks gini ratio kita masih di angka 0,34 maka saya berharap agar dalam pembahasan tematik nanti lebih banyak program-program yang diarahkan kepada usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tingkat disparitas pendapatan antar masyarakat secara cluster bisa dapat kita kurangi tingkat kesenjangannya,” pesan Gubernur Ansar.
Dalam sambutannya, Deputi I Kemendagri dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas mengapresiasi upaya sinkronisasi tema dan target pembangunan antara pemerintah pusat dan Provinsi Kepulauan Riau.
“Kerangka substansi yang telah sinkroni ini agar tetap konsisten hingga penetapan RKP 2025 di bulan Juli nanti sesuai dengan harapan kita bersama,” pesannya.
Acara pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri juga diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada daerah yang unggul dalam berbagai bidang pembangunan. Pemko Batam, misalnya, mendapat penghargaan sebagai terbaik pertama dalam kategori Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
Kemudian penghargaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dimana Pemko Tanjung Pinang sebagai daerah terbaik pertama, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Kabupaten Bintan berhasil menduduki peringkat terbaik pertama, Penghargaan Inovasi Daerah dimenangkan Dinas Pariwisata dengan Gema Ekrafnya, dan Penghargaan Mitra Pembangunan Daerah yang diberikan kepada tujuh instansi vertikal di Kepri.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan akan tercipta RKPD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.
Pada kesempatan itu juga dilaunching program beasiswa Pemprov Kepri untuk tahun anggaran 2024, serta pelaksanaan kegiatan keteladanan pemimpin berzakat.
Tampak hadir dalam pembukaan Musrenbang kali ini Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Deputi I (Pengelolaan Batas Wilayah Negara) / Plh Sekretaris BNPP, Robert Simbolon, Menteri PPN/ Kepala Bappenas diwakili Staf Ahli Bidang Infrastruktur Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, Danrem 033 / WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Wakajati Kepri Rini Hartatie, Danlanud RHF Kol. (Pnb) Andi Nur Abadi, dan Perwakilan Forkopimda lainnya.
Kemudian hadir juga Bupati Karimun, Aunur Rafiq, perwakilan bupati / walikota se-Kepri, Sultan Pontianak IX – (Sultan Syarif Mahmud Melvin Alkadrie) beserta Ratu Tanaya Ahmad Al Khalid, Pimpinan Instansi Vertikal, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Tim Percepatan Pembangunan, Staf Ahli, Asisten, serta para Kepala OPD Pemprov Kepri, dan peserta Musrenbang lainnya. ***
