, , ,

Hamid Rizal Serahkan 9 Ranperda Kepada “DPRD NATUNA”

oleh
Hamid Rizal Serahkan 9 Ranperda Kepada "DPRD NATUNA" 1
Bupati Natuna Hamid Rizal menyerahkan 9 Ranperda Kabupaten Natuna Tahun 2017 kepada Ketua DPRD Natuna Ketua DPRD Natuna Yusrifandi. (Foto : Bernard Simatupang)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
– Inilah 9 Ranperda Kabupaten Natuna Tahun 2017.

SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Selasa, (18/07/2017) malam, berlangsung Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Natuna, yang dibacakan langsung oleh Bupati Natuna, Drs H A Hamid Rizal M.Si.

Bupati Hamid Rizal, dalam pidatonya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Natuna, yang telah berhasil menunjukkan komitmen dan integritasnya selaku mitra kerja tim legislasi eksekutif dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah diusulkan sebelumnya.

Lebih lanjut Bupati Hamid Rizal, mengatakan, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah, ditegaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan berdasar kepada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan aspirasi masyarakat.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Natuna tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Raperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 40 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Non Kayu.
2. Raperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 5 tahun 2014, tentang Pengelolaan Air dan Tanah.
3. Raperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
4. Raperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 4 tahun 2014, tentang Pengelolaan Pertambangan, Mineral Dan Batubara.
5. Raperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang izin gangguan.
6. Raperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 15 tahun 2014, tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan.
7. Raperda tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Tinja.
8. Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
9. Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016.

Adapun perubahan atas sebagian undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang terkait dengan perencanaan, pembahasan, memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana daerah dan APBD Kabupaten/Kota.

“Sehubungan dengan hal tersebut, apa yang saya kemukakan pada kesempatan ini merupakan penjelasan singkat dan garis besarnya. Namun saya berharap, agar apa yang saya kemukakan pada kesempatan ini dapat menjadi bahan untuk dikaji secara mendalam lagi pada tingkat-tingkat pembahasan selanjutnya,” terang Hamid.

Mudah-mudahan segala upaya yang dilakukan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan menuju terwujudnya ‘GOOD GOVERNANCE’ di Kabupaten Natuna, dapat menjadi indikator dalam memahami keseriusan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam merespon tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel.

“Harapan saya kepada segenap anggota dewan, dapat membahas dan mengkaji keseluruhan Rancangan Peraturan Daerah secara objektif, rasional, dan proporsional untuk kemudian disetujui menjadi Peraturan Daerah,” ungkap Hamid Rizal. (SK-Nard)

 

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner