LINGGA (SK) — Dalam rangka Hari Anti Korupsi Se-Dunia, yang biasanya diperingati setiap 9 Desember, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, menggelar kegiatan sosialisasi kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Lingga, dengan Tema “Mari bersama berantas korupsi secara profesional, proporsional dan hati nurani” kegiatan yang diikuti juga oleh Camat, Lurah dan seluruh kepala desa tersebut, dilaksanakan di Gedung Sanggar Praja Dabo Singkep, Kamis (10/9/2015).
Sebagai Narasumber pada Kegiatan ini, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Jaksa Arif, dan beberapa jajaran kejaksaan Negeri Daik Lingga, mengharapkan, kepada seluruh peserta sosialisasi yang hadir, untuk tidak takut datang ke kantor Kejari Daik Lingga, jika mendapat kendala dalam persoalan hukum.
“Kita tidak mau masyarakat menilai datang ke kantor jaksa itu karena ada persoalan hukum, untuk itu, kita minta masyarakat juga untuk tidak sungkan datang ke kantor jaksa untuk berkonsultasi masalah hukum,” ujar Arif, kepada seluruh peserta yang hadir.
Kepada perangkat Desa, Lurah dan Camat, tutur arif, sebagai penyelenggara Pemerintahan, agar dapat mengelola anggaran Negara dengan baik, tidak ragu dan tidak merasa terbebani dengan masalah hukum, masyarakat juga hendaknya begitu, jika mengalami masalah tidak ragu untuk berkonsultasi mengenai persoalan hukum.
“Kasi pidum Kejari Daik Lingga, akan siap memberikan arahan kepada bapak-bapak, jika ada kebijakan yang keliru, jadi Jangan berpikir datang ke kantor jaksa karena di periksa,” ujarnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Camat Singkep, H Kisanjaya, mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang dapat memberikan pemahaman tentang pelanggaran hukum, dengan begitu penyelenggara Kecamatan, Lurah dan Desa, dapat menjaga diri dari persoalan hukum, agar tidak mudah terjebak dengan kebijakan-kebijakan yang dapat berujung pada persoalan hukum.
“Selaku tuan rumah, kita memberikan apresiasi dengan kegiatan ini, paling tidak kegiatan ini penyelenggara Pemerintahan dapat menjadi safety (keamanan) diri sendiri, agar tidak salah dalam mengambil kebijakan, yang dapat menimbulkan persoalan hukum,” imbuhnya. (SK-Pus)
LIPUTAN LINGGA : PUSPANDITO
EDITOR : DEDI YANTO
(Photo : Puspandito)
(Photo : Puspandito)
