TANJUNG PINANG – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara resmi melantik Hisyam Wahyudi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Acara pengukuhan berlangsung pada Senin (23/12) di Gedung Daerah, Kota Tanjung Pinang, dengan dihadiri oleh pejabat BPKP, pemerintah daerah, serta tamu undangan lainnya.
Pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KP.01.03/KEP-632/K/SU/2024 tertanggal 6 Desember 2024.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Hisyam Wahyudi untuk menjalankan amanah sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kepri.
“Saya percaya Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” ujar Gubernur Ansar Ahmad saat membacakan naskah pengukuhan.
Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya peran strategis BPKP dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Beliau memberikan apresiasi atas kontribusi BPKP dalam berbagai program nasional yang diterapkan di Kepri, seperti pengendalian inflasi daerah, percepatan penanganan stunting, dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“BPKP telah berkontribusi besar, termasuk menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik se-Sumatera pada tahun 2023,” tambahnya.
Deputi BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, yang turut hadir, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Gubernur Ansar Ahmad terhadap pengukuhan ini.
Ia juga menegaskan komitmen BPKP untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
“Kami berharap kepemimpinan Saudara Hisyam Wahyudi dapat memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah. Kami berkomitmen mendukung pembangunan akuntabilitas yang lebih baik di Kepri,” ujar Iwan Taufiq.
Iwan Taufiq juga menyoroti sejumlah pencapaian Kepri dalam pengelolaan pemerintahan, seperti kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mencapai level 3 pada tahun 2022 serta keberhasilan mempertahankan level kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level 3 hingga tahun 2023.
Kerja sama antara BPKP dan Pemprov Kepri, yang telah berjalan sejak tahun 2020, akan terus diperkuat hingga 2025. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah.
Menutup sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pelaksanaan tugas BPKP di Kepri.
“BPKP adalah konsultan, quality assurance, dan mitra strategis kami dalam mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Kami berharap kerja sama ini terus berjalan demi keberhasilan pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat,”* ujar Gubernur Ansar Ahmad. ***
Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat Kepri. ***
