Idit Mujijiat Tulkin di vonis 4 Tahun

oleh

TANJUNGPINANG (SK) — Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, menjatuhkan vonis terhadap Idit Mujijat Tulkin selaku Direktur PT Mandala Krida yang di nilai janggal, Sidang vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, terhadap perkara dugaan kasus korupsi Pengadaan Fasilitas Listrik Bandara Hang Nadim Batam.

Pasalnya, vonis yang dipimpin Majelis Hakim, Fatul Mujib SH MH, didampingi Johni Gultom dan Patahn Riadi tersebut, hanya berpedoman dari hasil penilaian ahli sebuah Assosiasi yang bernama Assosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) dan bukan dari hasil pemeriksaan Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPK) maupun Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal dimaksud terkait perhitungan kerugian Negara yang ditimbulkan dalam perkara itu. Terhadap hal tersebut, Hakim akhirnya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Idit, selama 4 tahun, ditambah denda Rp 200 Juta, subsider 4 bulan kurungan.

Di sisi lain, Hakim juga menjatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebasar Rp 5,3 Miliar kepada terdakwa, subsider 3 tahun penjara. Vonis itu jauh lebih tinggi dari tuntutan JPU sebelumnya selama 2 Tahun 6 Bulan.

BACA JUGA  Sekda Anambas di Periksa Kejati Sebagai Saksi

Terhadap vonis tersebut, Tim Pensehat Hukum (PH) terdakwa Bernat Uli Nababan SH dan Edwin Salhuteru SH terungkap, langsung menyatakan tidak terima dan akan melakukan banding ke Tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekanbaru.

Menurut Bernat (PH), Putusan Majelis Hakim tersebut sangat tidak berdasar dan penuh kejanggalan. Kita telah menyatakan untuk segera mengajukan banding. Bernat menjelaskan, bahwa perhitungan Ahli dari AKLI bukan menunjukkan jumlah kerugian keuangan Negara, tetapi hanya berupa laporan penilaian, Sehingga tidak dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan besarnya kerugian keuangan negara, apalagi untuk menjatuhkan vonis terhadap seorang terdakwa.

“Sebenarnya yang berhak melakukan audit adalah wewenang BPK atau BPKP sesuai dengan tugasnya yang diatur oleh Undang-Undang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BUMD dan lembaga-lembaga yang mengelola keuangan Negara,” jelas Bernat, Jumat (19/6/2015).

Bernat juga menyebutkan bahwa, apa yang telah disampaikan JPU maupun keputusan yang disampaikan Majelis Hakim tersebut dinilai tidak jelas, kabur dan keliru, tentang apakah benar terdakwa Idit Mujijat Tulkin SE, Msi telah merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

BACA JUGA  Dua Terdakwa Korupsi Faspel Tanjung Berakit Disidang

Hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Tahun 2012 di lingkungan Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdapat pengadaan listrik, berdasarkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun 2012, Nomor 0980/022-05.2.01/04/2012 tertanggal 9 Desember 2011 Yakni, pekerjaan lanjutan pengadaan dan pemasangan AFL dengan kode mata anggaran 1961.029.011.53211 (satu paket) sevesar Rp 11,266 Miliar.

Dimana untuk dalam pekerjaan lanjutan AFL tersebut, ada selisih kemahalan harga sebesar Rp 5.342 Miliar dan terhadap pengadaan pemasangan genset 750 KVA termasuk Panel Dostribusi dan ACOS sebesar Rp 635 Juta, sehingga terjadi kemahalan harga seluruhnya Rp 5,977 Miliar.

Untuk mendapatkan perhitungan kerugian Negara tersebut, Ahli mendapatkan perbandingan harga dari Media Online (Intenet), dan data-data yang diperoleh dengan cara mencari sendiri dan tidak didapatkan dari penyidik yang menugaskan Ahli tersebut. (SK-YUL)

LIPUTAN TANJUNGPINANG : YULIATA
EDITOR : DEDI YANTO

Idit Mujijiat Tulkin di vonis 4 Tahun (Photo : Yuliata)
Idit Mujijiat Tulkin di vonis 4 Tahun (Photo : Yuliata)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.