, ,

Ingin Bersih Dari Korupsi “PEMKAB LINGGA UNDANG KPK”

oleh
Ingin Bersih Dari Korupsi "PEMKAB LINGGA UNDANG KPK" 1
kegiatan Konsolidasi dan pemantapan bebas korupsi bagi OPD dan Desa di Kabupaten Lingga di Aula Hotel PIH, Batam. (Foto : Istimewa)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

BATAM (SK) — Basaria Panjaitan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyarankan kepada Kabupaten Lingga, untuk menerapkan sistem pemerintahan yang E-Goverment, guna mendukung tercapainya misi Lingga Bebas Korupsi.

“Karena dalam sistem ini, nantinya semua akan menjadi terang benderang. Dari system ini, memang akan tampak dengan jelas, masyarakat pun bisa dengan mudah memantaunya,” ungkapnya, ketika diundang untuk menjadi pembicara kegiatan Konsolidasi dan pemantapan bebas korupsi bagi OPD dan Desa di Kabupaten Lingga, di Aula Hotel PIH, Batam Center, Rabu (08/02/2017).

KPK di tahun 2016 lalu, kata Basaria, memang ada melakukan pendampingan di beberapa daerah, seperti Provinsi Banten, Riau dan Sumatera Utara. Tiga provinsi ini menjadi fokus KPK, karena telah banyak Gubernurnya terjerat permasalahan korupsi.

Selain itu, ada tiga provinsi lain yang juga mendapat pendampingan KPK, seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh. Tiga provinsi ini didampingi karena mendapat program otonomi khusus, dimana anggaran yang di kelola berjumlah triliunan.

“Ada 3 daerah lain yang juga meminta didampingi. Kepri tahun kemarin tidak masuk, namun ini akan kita pilih, sifatnya tidak sepeti buka cabang. Tapi, ada juga orang-orang yang kami tempatkan di sana,” terangnya.

Saya apresiasikan keseriusan Bupati Lingga H Alias Wello, lanjutnya, untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang bebas dari korupsi. Untuk itu, akan diupayakan pendampingan seperti permintaan yang diajukan kepala daerah tersebut ke KPK.

Mengenai penerapan E-Goverment, sebutnya lagi, salah satu cara yang dilakukan KPK untuk memberi pelatihan khusus di beberapa daerah, yang menurut penilaiannya sudah relatif baik dalam menerapkan sistem tersebut.

“Jika dicontoh kotanya, seperti Surabaya. Mereka dinilai relatif baik. Untuk tingkat kabupatennya, sepeti Bogor maupun Badung dan Provinsi Bali,” paparnya.

Basaria menjelaskan, beberapa kota tersebut telah memakai sistem elektronik Pemerintahan. Mulai dari usulan Musrenbang, perencanaan hingga penganggarannya yang dipaparkan secara transparan, menggunakan sistem tersebut. Pola seperti ini, sangat mendukung terciptanya Pemerintahaan yang bersih dari tindakan korupsi, hanya tidak semua daerah mau menerapkannya.

“Untuk Lingga yang sudah memiliki internet, seharusnya sudah dapat menerapkan ini. Programnya mereka buat simple. Bahkan, sangking mudahnya, untuk melihatnya kita tidak perlu dari komputer,” sebutnya.

Sementara itu. Bupati Lingga, H. Alias Wello, dalam sambutannya, mengatakan, niat besar Kabupaten Lingga untuk bebas korupsi. Karena alasan tersebut, Pemkab Lingga mengundang lembaga sebesar KPK, agar mendukung upaya Kabupaten Lingga mewujudkan cita-cita terbebas dari tindak korupsi, menuju Lingga Terbilang 2020. Dirinya berkomitmen, kabupaten yang ia pimpin hingga akhir periode tahun 2021 ini, harus benar-benar bersih dan bebas dari korupsi.

“Banyak potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemerintahan, yang kapan saja bisa menjerat para pejabat. Dengan kedatangan ibu kemari, kami mengharapkan Kabupaten Lingga mendapat semacam bimbingan atau pendampingan dari KPK kedepannya,” unggahnya singkat. (SK-Pus)

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner