Ini Pandangan Umum Fraksi DPRD Lingga Terkait 3 Ranperda Yang Diusulkan Bupati Lingga

oleh
DPRD Kabupaten Lingga melaksanakan Rapat Paripurna membahas tentang pandangan-pandangan yang dianggap penting oleh setiap fraksi terhadap 3 (tiga) Ranperda yang telah disampaikan Bupati Lingga, Muhammad Nizar. (Foto : Ist)

Sijori Kepri, Lingga — DPRD Kabupaten Lingga melaksanakan Rapat Paripurna tentang pandangan umum fraksi DPRD Lingga terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan Bupati Lingga, Muhammad Nizar, sebelumnya, yakni Ranperda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Ranperda tentang pemekaran desa, Ranperda perubahan atas Perda No 08 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha dan perubahan atas Perda No 09 tahun 2018 tentang retribusi, perizinan tertentu.

Rapat paripurna tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin, di Ruang Rapat Utama DPRD Lingga, Senin, (15/02/2022).

Tanggapan pertama disampaikan dari Fraksi Partai Nasdem, Raja Mukhsin, mengatakan, tentang Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. 

Partai yang mendominasi kursi empuk DPRD tersebut menekankan agar Pemerintah Daerah perlu berkoordinasi atas pelaksanaan CSR kedepan, yang mana dalam menyusun program harus selalu melibatkan OPD terkait. 

BACA JUGA :  Pemkab Lingga Alokasikan Rp 100 juta Buat Operasional Awal Desa Persiapan Buyu

“Pada dasarnya Ranperda CSR bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan CSR ini, dengan memenuhi perkembangan kebutuhan hukum terhadap masyarakat serta memperkuat pengaturan CSR itu sendiri,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Selanjutnya Raja Mukhsin juga menyampaikan, Ranperda Pemekaran Desa harus merespon keinginan masyarakat di wilayahnya terkait pemekaran desa, maupun pembentukan kelurahan. Hal ini penting dilakukan sebagai wujud komitmen politik dalam kerangka demokrasi dan desentralisasi 

Ranperda Peraturan Daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha dan perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2018 tentang retribusi perizinan tertentu. 

Dengan adanya kajian dari pemerintah daerah untuk melakukan perubahan terhadap Ranperda tersebut, yang mana perubahannya menitikberatkan pada peningktan tarif retribusi.

“Tentunya kami setuju serta mendukung akan kebijakan tersebut, dengan tetap mengedepankan azaz proposionalitas dan transparansi,” ujarnya. 

BACA JUGA :  Dewan Akan Segera Sidak PT Fantastic

Fraksi Partai Golkar, Seni, mengatakan, terkait pengaturan CSR, kajian terhadap kebutuhan, perencanaan program, pengapilkasi, evaluasi dan tindak lanjut 

“Kami harap agar pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat,” kata Seni.

Seni juga menyampaikan, Ranperda tentang pemekaran Desa, Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya mendukung pemekaran 7 (tujuh) desa di 6 (enam) Kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan, pengembangan wilayah, maupun untuk kebijakan politis lainnya. 

“Terkait retribusi jasa usaha dan perubahan retribusi perizinan tertentu. Kami Fraksi Partai Golkar menyambut baik, namun demikian perlu kami sampaikan berhubungan dengan perubahan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga ini harus dilandasi atas pelaksanaan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi di atas peraturan daerah,” sebutnya.

Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Partai Demokrat Perjuangan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Pembangunan, yang mana pada prinsipnya semua fraksi mendukung penuh Ranperda yang disampaikan oleh Bupati Lingga, Muhammad Nizar.

BACA JUGA :  Atasi Tekanan Inflasi "LINGGA SIAPKAN KUNCI"

Dalam rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lingga, serta dihadiri juga OPD, Camat, Lurah, Desa dan BPD se-Kabupaten Lingga. (Rid)

Shares

No More Posts Available.

No more pages to load.