GESER UNTUK BACA BERITA
Example 325x300
KEPRITANJUNG PINANG

Inilah Nama-Nama 29 SKPD “SOTK KEPRI YANG BARU”

×

Inilah Nama-Nama 29 SKPD “SOTK KEPRI YANG BARU”

Sebarkan artikel ini
Peserta dari SKPD, saat mengikuti Sidang Paripurna Pengesahan SOTK Kepri. (Foto : Dedi Yanto)

– Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kepri Nomor 26 Tahun 2016.

TANJUNGPINANG (SK) — Setelah dilakukan Pembahasan secara konfrehensif dan Rapat Finalis Pansus PPD, maka diputuskan Ranperda berdasarkan PP No 18 Tahun 2016, Tentang Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Provinsi Kepri. Dari keseluruhannya, hanya Sekretariat Daerah Provinsi yang tidak termasuk SKPD. Jadi Jumlahnya yaitu 29 SKPD.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA
I. SEKRETARIAT :

1. Sekretariat Daerah Privinsi (A) .
2. Sekretariat DPRD Provinsi (B).
3. Inspektorat (B).

II. DINAS-DINAS :

1. Dinas Pendidikan (A).
2. Dinas Kesehatan (A).
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (A).
4. Dinas Sosial (A).
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana (A).
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (A).
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (A).
8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (A).
9. Dinas Kumunikasi Informatika (A).
10. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menenegah (A).
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (A).
12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP (A).
13. Dinas Kelautan dan Perikanan (A).
14. Dinas Pariwisata (A).
15. Dinas Kebudayaan (A).
16. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Kesehatan Hewan (A).
17. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (A).
18. Dinas Perhubungan (B).
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga (B).
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (B).
21. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (B).
22. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (C).

BACA JUGA :  Bea dan Cukai Kepri Hibahkan BMN “UNTUK MERANTI dan KARIMUN”
III. BADAN-BADAN :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (A).
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (B).
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (B).
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (B).
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Non Tipe).

BACA JUGA :  HUT Karimun Ke 17 "RSUD KARIMUN DIUBAH JADI RSUD MUHAMMAD SANI"

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, mengucapkan terimakasih kepada Pansus yang telah bekerja keras melahirkan Perda tersebut. Selain itu, Ia menilai komposisi dari Perangkat Daerah Kepri sudah lebih ramping dari sebelumnya.

“Terimakasih kepada Pansus yang sudah bekerja keras. Saya juga berharap Gubernur konsisten untuk konsisten dan membagi tugas habis ke Organisasi dibawahnya,” kata Jumaga, usai sidang paripurna, Rabu, (02/11/2016).

Dengan SOTK yang baru, Ia berharap Pemprov Kepri akan memiliki Struktur yang kaya fungsi.

“Tentunya dapat membantu Gubernur meningkatkan kinerjanya melayani masyarakat,” harap Jumaga.

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Pansus, Afrizal Dachlan, mengatakan bahwa Pansus telah menyesuaikan dengan PP 18 tahun 2016.

“Berdasarkan pendapat fraksi-fraksi, semua menyetujui disahkannya Ranperda ini menjadi Perda,” kata Afrizal.

Ia menambahkan beberapa catatan, diantaranya adalah Kepala Daerah mengutamakan prinsip meritrokasi berdasarkan UU ASN.

BACA JUGA :  Syahrul Sambut Kiki LIDA Kembali Ke Tanjungpinang

“Berdasarkan pandangan fraksi Hanura, pengisian personel tidak boleh berdasarkan like or dislike, tapi berdasarkan kompetensinya,” kata Afrizal.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, dalam sambutannya, mengatakan bahwa SOTK ini disusun dengan semangat efisiensi. Nurdin menilai, DPRD bekerja sangat baik karena mampu meng-efisiensi Dinas/Badan.

“Berdasarkan catatan kami, jumlah Dinas dan Badan serta Strukturnya mampu diefiensi 5,02 persen,” kata Nurdin.

Efisiensi ini, sambungnya diharapkan dapat mengurangi belanja organisasi dan belanja pegawai.

“Tapi bukan mengurangi fungsi dan kewenangan,” katanya lagi.

Terakhir, Gubernur berjanji untuk menjalankan pemerintah secara efisien, sesuai dengan catatan yang diberikan fraksi-fraksi. Rapat paripurna ini juga dihadiri seluruh Wakil Ketua DPRD Kepri.

Ketentuan Lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya, ditentukan dengan Peraturan Gubernur. (SK-MU/C)