BATAMHEADLINE

Istono: Broker Singapura “Ganggu” Investasi di Pulau Nipa, Benarkah?

×

Istono: Broker Singapura “Ganggu” Investasi di Pulau Nipa, Benarkah?

Sebarkan artikel ini
Mantan Pejabat Senior BP Batam, Istono. (Foto : Ist)

BATAM — Mantan Pejabat Senior BP Batam, Istono, memastikan banyak broker dari Singapura yang berupaya agar konsesi di Pulau Nipa tidak dikelola oleh dua pemegang Badan Usaha Pelabuhan (BUP) saat ini, yaitu Asinusa dan juga Pelindo.

“Mereka (broker) tetap berkeinginan mengelola perairan kita. Pastilah ini bicara keuntungan yang lebih besar lagi,” kata Istono, yang 30 tahun lebih terlibat dalam pembangunan pengembangan Kawasan BP Batam, Senin 13 Maret 2023.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Kepada Sijori Kepri, Istono mengungkapkan dukungan sepenuhnya program pertahanan berbasis ekonomi di Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau. 

Meski dia memprediksi gangguan dari para broker yang tidak senang konsesi Pulau Nipa dikelola Pengusaha Indonesia akan tetap ada. 

Istono juga mendorong agar para pemegang konsesi di Pulau Nipa terus meningkatkan kapasitasnya untuk membangun dan memajukan pulau terluar itu. 

“Tak perlu takut, gangguan itu biasa. Yang penting rekrut tenaga lokal, lakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar lewat CSR, serta tingkatkan pajak pemasukan daerah dan negara,” kata Istono.

BACA JUGA :  Menpan Akan Tindaklanjuti “PERMASALAHAN PEMKO DENGAN PELINDO"

Istono menegaskan, Pulau Nipa, bagi NKRI, adalah salah satu jantung pertahanan pulau terluar di Kepulauan Riau. Reklamasi Pulau Nipa dan Singapura sempat mempengaruhi perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura pada 2009. 

Saat itu, lanjut Istono, muncul masalah baru dihadapi oleh kedua negara. Lebar laut tidak mampu lagi memenuhi kuota garis batas wilayah laut masing-masing negara sejauh 12 mil laut. 

BACA JUGA :  Mudik Gratis I, PT Pelindo Berangkatkan “470 PENUMPANG”

Ketidakjelasan wilayah terluar kedua negara ini sempat memicu isu kedaulatan. Jika Indonesia dan Singapura tidak mampu menyelesaikan garis batas wilayah lautnya, maka ini akan berbahaya. 

“Wilayah kedaulatan yang tumpang tindih dapat menghasilkan konflik teritorial,” kata mantan pejabat di Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam) ini.