,

Jaksa Didesak Periksa Anggota DPRD Natuna

oleh
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

RANAI (SK) — Ketua Nasional Corupption Watch (NCW) Kepri Mulkansyah mendesak Kejari Natuna memeriksa anggota DPRD Natuna periode 2009-2014, karena menggunakan dana APBD yang tidak jelas pertanggungjawabannya.

“Dari data yang kita peroleh, anggota dewan periode 2009-2014 mendapatkan banyak dana APBD yang pos anggarannya, mereka buat sendiri. Celakanya, dana yang mencapai puluhan miliar itu tidak jelas pertanggungjawabannya,” kata Mulkansyah yang dihubungi, kemarin.

Menurut dia, dana yang diterima masing-masing anggota dewan berjumlah Rp3-7 miliar per orang. Perbedaan tersebut ditentukan berdasarkan jabatannya di DPRD Natuna. Jika cuma anggota biasa hanya mendapatkan Rp3 miliar dan untuk unsur pimpinan Rp7 miliar. Dana tersebut dibagikan setelah akhir tahun anggaran.

“Ini kan sudah nggak benar. Ini yang namanya korupsi berjamaah itu. Masa uang negara dibagi-bagi seperti membagi kue saja. Saat ini data-data mengenai bagi-bagi uang tersebut sedang kita kumpulkan. Jika Kejari tak sanggup mengusutnya, kita akan serahkan ke Kejati,” kata Mulkan.

Mantan Anggota DPRD Natuna Harmain Usman yang kini ditahan di Polda Kepri terkait kasus korupsi dana bansos membenarkan telah terjadi bagi-bagi uang kepada anggota dewan periode 2009-2014. Bahkan, ia siap bernyanyi dihadapan penyidik jika diminta.

“Korupsi yang dituduhkan kepada saya ini, hanya kasus kecil. Karena nilainya tak lebih dari Rp900 juta. Ada kasus korupsi yang nilainya lebih besar tapi tidak pernah terungkap,” kata saat dibesuk di ruang tahanan Polda Kepri, belum lama ini. (hk/SK-001)

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner