POLITIKRIAU

Jelang Pilkada Serentak, Bupati Meranti Beri Masukan Kepada KPU dan Bawaslu

×

Jelang Pilkada Serentak, Bupati Meranti Beri Masukan Kepada KPU dan Bawaslu

Share this article
Bupati Meranti, H Irwan, memberi masukan dalam Dialog Menakar Kesiapan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Provinsi Riau, melalui Video Conference, yang ditaja oleh Ikatan Pelajar Riau Yogjakarta (IPRY). (Foto : Humpro Meranti)

Kemudian, menyangkut masalah SARA, Black Kampanye, Hate Speech, Hoax dalam Pilkada, menurut Irwan sangat sulit dihindari. Karena masalah diatas bagi sebagian besar para peserta Pilkada, merupakan senjata paling efektif untuk memenangkan kontestasi politik.

Bahkan, pakar politik lainnya berpendapat, kemenangan bukan ditentukan oleh tim sukses yang tampak, tapi ditentukan oleh tim yang tak terlihat (Akun Palsu, berita Hoax dan lain-lain).

Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita
Geser Untuk Lanjutkan Baca Berita

Namun, hal ini dapat diantisipasi dengan menggencarkan edukasi kepada masyarakat dan peserta Pilkada tentang bagaimana berdemokrasi yang sehat dan mengikuti Pilkada secara Fairless.

Selanjutnya, Bupati Irwan, juga mengomentari masalah Politik Uang. Menurutnya, masalah Politik Uang atau Money Politic sangat susah dihilangkan, karena sudah membudaya. Hal itu didukung oleh rendahnya pendidikan dan faktor pendapatan masyarakat.

“Tingkat penghasilan dan pendidikan di Indonesia tidak bisa disamakan dengan standar eropa. Dan hal ini sangat berpengaruh terhadap cara fikir dan bertindak masyarakat. Apalagi jika dilaksanakan di daerah terpencil dengan akses informasi yang sangat terbatas. Disini akan terjadi politik uang, karena tidak ada uang, masyarakat pasti tidak akan datang,” paparnya.

BACA JUGA :  KPU Lingga Umumkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lingga Terpilih PDF

Dicontohkan Bupati Irwan, masyarakat petani atau nelayan yang setiap hari pergi ke ladang akan enggan pergi memilih, karena jika pergi memilih, maka ia akan kehilangan waktu dan penghasilannya. Dan politik uang acap kali dianggap menjadi kompensasi.

Kemudian, ia juga menanggapi soal aturan Netralitas ASN dalam sebuah Pilkada. Menurutnya, hal ini juga sulit untuk dihilangkan, karena dari kaca matanya, ASN tidak akan pernah bisa netral. Karena dengan mendukung salah satu peserta Pilkada, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan panggung dalam sebuah pemerintahan.

Bagi pejabat yang mendukung, tentunya akan mendapatkan jabatan yang baik dan strategis, dan bagi yang tidak menentukan sikap kariernya, akan biasa-biasa saja, apalagi yang ketahuan tidak mendukung.

BACA JUGA :  Ini Sebabnya Rini Sani "MENCALONKAN DIRI MENJADI WAGUB KEPRI"

Satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian, menurut Irwan, adalah aturan Pemerintah Pusat melalui Mendagri, KPU RI dan Bawaslu, yang melarang Kepala Daerah untuk melakukan perombakan kabinet 6 bulan sebelum Pilkada dan 6 bulan setelah pelantikan.

“Jika boleh saran, sebaiknya demi Pilkada yang lebih bernilai dan bermartabat, sebaiknya pasal ini direview lagi. Karena akan menganggu jalannya pembangunan. Contohnya, salah seorang pejabat yang calonnya kalah, kemungkinan akan bekerja setengah hati, dan ini akan membuat kerusakan system, serta pincangnya pemerintahan. Sementara untuk menggantinya, harus menunggu waktu selama 6 bulan,” jelas Irwan.

Sementara itu, Mantan Ketua DPRD Riau, Chaidir, juga mengomentari kenapa adanya Black Kampanye, Money Politik. Menurutnya, hal itu terjadi akibat rendahnya sportifitas peserta Pilkada. Untuk itu, azas Jurdil harus dijaga benar oleh KPU dan Bawaslu.

“Setiap peserta Pilkada boleh menggunakan semua cara untuk menang, tapi tidak boleh menghalalkan semua cara,” ujar Chaidir.

BACA JUGA :  KPU Natuna Umumkan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020

Politikus PAN, Ade Hartati, melihat kecilnya partispasi Pilkada tak luput dari kurangnya kehadiran perempuan dalam kontestasi politik, sehingga kaum perempuan malas memilih karena tidak memiliki perwakilan. Dan hal ini menurut Ade, perlu menjadi perhatian dari KPU.

Sementara Wakil Dekan Fusipol UNRI, Beli Nasution, berpendapat, yang terpenting dalam mewujudkan Pilkada yang baik adalah para peserta Pilkada harus senantiasa menjaga Idealisme, terutama dalam menghadapi Politik praktis.

Dialog Dialog Menakar Kesiapan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 di Provinsi Riau melalui Video Conference berlangsung santai namun berisi itu berjalan selama 3 jam. Nantinya, masukan dari para pakar dan peserta tersebut akan menjadi catatan bagi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang aman, tertip, lancar, serta bermartabat. (Jon/R)