,

Kadis Candra Tidak Peduli “PASIEN TANPA ANUS”

oleh
Kadis Candra Tidak Peduli “PASIEN TANPA ANUS” 1
Bayi tanpa anus. (Foto : Ndoro Ayu)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
– Padahal Pasien Sudah Dapat Rekomendasi dari Dewan.

BATAM (SK) — Keluarga besar Garda Metal FSPMI Batam, sangat menyayangkan sikap dan perilaku Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batam, Dr Candra Rizal, terkait pasien tanpa anus yang lahir dari keluarga tidak mampu.

“Saya berharap, Pak Kadis Candra Rizal untuk peduli sama pasien tanpa anus, dari keluarga tidak mampu ini lah, jangan alasan KTP nya bukan KTP Batam, tapi karena kemanusiaan,” tegas Ketua FSPMI, Suprapto.

“Dinas kesehatan menolak surat rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Ketua Komisi IV DPRD, Bapak Riki Indrakari. Walaupun tidak punya KTP Batam, kami sudah uruskan semua surat-surat,” tambah Suprapto.

“Kadis Candra tidak peduli pasien tanpa anus. Sungguh terlalu ya, kok bisa. Padahal dia seorang dokter lho. Kami bukan ngotot lah, menyesalkan sikapnya saja,” kata Ketua FSPMI Suprapto, yang di iya kan rombongannya.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa adalah seorang bayi laki-laki dari pasangan Siti Hamiyeh dan Tuiman, yang telah lahir tanpa anus, Kamis (12/01/2017), Pukul 15.00 WIB, di Klinik G M Sungai Panas.

Dan sehari setelah si bayi lahir, yaitu Hari Jumat, (13/01/2017), si bayi dirujuk ke RSBK, karena harus cepat mendapat penanganan lebih lanjut. Dan hari Jumat itu juga, relawan Jamkeswatch mendatangi keluarga.

“Relawan Jamkeswatch mendatangi keluarga pasien, untuk mencari kronologis dari si pasien, dan akan membantu advokasi administrasinya. Setelah mendapatkan kronologisnya, kami langsung membantu proses administrasi awal, mulai dari RT/RW, untuk meminta surat rekomendasi ke Kelurahan, untuk dibuatkan BPJS mandiri yang langsung aktif,” jelas Suprapto, menceritakan kronologis kejadian dari awal mula.

“Akan tetapi, sesampainya di Kelurahan, surat rekomendasi kita di tolak, dengan alasan orang tua pasien tidak warga Batam, dan belum punya identitas Batam. Setelah itu, kami relawan Jamkeswatch pergi ke Komisi IV DPRD Batam, guna meminta rekomendasi untuk pasien, agar biaya pasien bisa di cover oleh Pemerintah. Dan setelah melakukan sedikit diskusi dengan Ketua Komisi IV, Pak Riki Indrakari, Surat Rekomendasi itu dibuatkan juga, untuk dilanjutkan ke Dinkes dan Dinsos,” lanjut Prapto.

Dikatakan Suprapto selanjutnya, bahwa karena waktu sudah sore, maka Surat Rekomendasi tersebut, tidak bisa di antar ke Dinkes maupun ke Dinsos, sehingga di lanjutkan pada Hari Senin, 16 Januari 2017.

Dimana pada Hari Senin itu juga, pasien harus di rujuk ke Awal Bros, karena mengingat kondisi pasien yang sudah sangat parah, dan harus segera di bedah atau mendapat penanganan yang lebih lanjut.

Dan tepat Pukul 12.00 WIB, pasien langsung di rujuk ke RS Awal Bros, dan sesampainya di RS.Awal Bros, pasien langsung mendapat penanganan, dan bahkan pada sore harinya, pasien langsung di operasi.

“Namun demikian, sekali lagi saya katakan, sayang di sayang, pada Hari Rabu, 25 Januari 2017 ini, Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi IV, di tolak oleh Dinkes. Dan surat penolakan juga sudah sampai di DPRD, dengan alasan keluarga pasien bukan warga Batam. Sungguh terlalu ya Mbak. Sekali lagi, sebetulnya sih saya berharap, diperhatikan Dinkes atau jangan ditolaklah, kemanusiaan saja, bukan karena keluarga pasien ini, bukan warga Batam,” kata Suprapto, kepada Pewarta Sijori Kepri, penuh harap. (SK-Nda)

Ketua FSPMI, Suprapto dan kawan-kawan

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner