Kajari Tanjungpinang Ciduk Simon Sura Ke Penjara

oleh

– Kasus Pemalsuan Surat Tanah Milik PT TPD.

TANJUNGPINANG (SK) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, melalui Tim Jaksa Eksekutor Tindak Pidana Umum (Pidum), terpaksa menciduk dan menjebloskan Simon Sura (52), terdakwa kasus pemalsuaan surat tanah milik PT Terira Pratiwi Development (TPD) di Dompak Tanjungpinang.

Tindakan jaksa tersebut, setelah Mahkamah Agung (MA) menolak ajuan banding (Kasasi) dari terdakwa, dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Riau di Pekanbaru atas vonis yang dijatuhi majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang sebelumnya, selama 6 bulan penjara.

Kepala Seksi Pidum Kejari Tanjungpinang, Ricky Setiawan SH MH mengatakan, pelaksanaan eksekusi tergadap terpidana Simon Sura tersebut, telah dilakukan pihaknya, Selasa (7/4/2015) kemaren.

“Upaya penahanan terhadap Simon Sura tersebut, atas pelaksanaan eksekusi putusan tetap dari MA yang kita terima baru-baru ini dari pihak Pengadilan Negeri Tanjungpinang,” kata Ricky, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/4/2015).

Ricky mengungkapkan, pelaksanaan eksekusi terhadap Simon Sura dilakukan setelah yang bersangkutan tidak hadir melalui surat panggilan secara patut dilakukan.

Terhadap kondisi tersebut, pihaknya kemudian berusaha mencari tahu keberadaan yang bersangkutan, termasuk dengan mendatangi alamat tempat tinggalnya, setelah menanyai kepada pihak perangkat RT dan RW setempat.

“Dari informasi yang kita terima di lapangan, ternyata Simon Sura sudah tidak tinggal di kawasan alamat yang kita dapati semula. Yang bersangkutan akhirnya, kita jemput dari tempat kerjasanya di The Green KM 8,” kata Ricky.

Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Simon Sura tambah Ricky, dilakukan setelah pihaknya menerima putusan Mahkamah Agung, atas Kasasi Terdakwa, Nomor 448 K/Pid/2014, yang dalam putusanya menguatkan putusan PN Tanjungpinang, dengan menghukum terdakwa selama 6 bulan, atas tindak pidana pemalsuan surat tanah di lahan milik PT TPD di Kampung Wonoyoso RT 01 RW 03, Kelurahaan BT 9, Kecamatan Tanjungpinang Timur, pada Agustus 2011 lalu.

“Awalnya Terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan Pemalsuaan surat tanah sesuai dengan dakwaan pasal 263 Ayat 2 KUHP di lokasi lahaan milik PT.TPD, dengan vonis oleh majelis hakim PN Tanjungpinang selama 6 Bulan penjara,” ucap Ricky.

Selanjutnya, kata Ricky, terdakwa menyatakan banding ketingkat Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, yang oleh majelis hakim PT telah menguatkan putusan PN Tanjungpinang.

“Kemudian terdakwa mengajukan kasasi ke MA. Oleh MA juga menguatkan putusan PN Tanjungpinang, hingga akhirnya kita lakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan,” ungkap Ricky.

Sebelumnya, terdakwa Simon Sura dilaporkan oleh PT TPD, karena diduga memalsukan surat tebas Nomor 31/RT 06/RW IV/2014, tanggal 15 Agustus 2014 lalu milik PT tersebut

Kejadian itu berawal, sekitar Agustus tahun 2004, terdakwa meminta kepada Rafael Redi (penuntutan dilakukan terpisah) untuk dibuatkan Surat Keterangan Tebas (SKT)

Selanjutnya Rafael Redi membuat SKT Nomor : 31/RT 06/RW IV/2004 atas nama Simon Sura yang dibuat Rafael Redi di jalan Pamedan Tanjungpinang dengan cara Rafael Redi mengetik SKT tersebut.

Setelah surat selesai dibuat, kemudian Rafael Redi mengantar SKT itu ke rumah saksi Norman Bin H Adi Ali, selaku Ketua Rt 06 untuk menandatangani SKT tersebut

Kemudian Rafael Redi mengantarkan SKT itu ke rumah H Abdul Hamid selaku Ketua RW IV untuk ditandatangani oleh H. Abdul Gani.

Setelah itu, Rafael Redi menyerahkan Surat Keterangan Tebas tersebut kepada terdakwa untuk dipakai oleh terdakwa sebagai tanda bukti penguasaan lahan yang di kuasai oleh terdakwa.

Kemudian sekitar bulan Agustus 2011 Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Tebas tersebut dengan cara terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan Tebas Nomor : 31/RT 06/RW IV/2004 kepada Mansare dengan maksud untuk meyakinkan agar mau membangun Rumah di lokasi Kampung Wonoyoso RT 01/RW 3 Kelurahan Batu IX Tanjungpinang Timur.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2012 Mansare membangun rumah di lokasi lahan tanah yang tertera dalam SKT Nomor : 31/RT 06/RW IV/2004 tersebut atas permintaan terdakwa.

Bahwa Surat keterangan tebas Nomor : 31/RT06/RW IV/2004 atas nama Simon Sura yang dibuat oleh Rafael Redi dan ditandatangani oleh Norman dan H Abdul Hamid letak lahannya tidak sesuai dengan wilayah kerjanya.

Norman dan H Abdul Hamid sebagai Ketua RT dan Ketua RW sedangkan letak lahan tanah yang dibuatkan SKT, yaitu di Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur, sehingga penandatanganan yang dilakukan Norman selaku Ketua RT 06 dan H Abdul Hamid selaku Ketua RW IV pada surat tebas tersebut tidak sesuai dengan wilayah kerjanya atau kewenangannya, karena lokasi lahan di Surat Keterangan tebas Nomor : 31/RT 06/RW IV/2004 tanggal 15 Agustus 2004 tersebut terletak di Kampung Wonoyoso RT 01/ RW 03 Kelurahan Batu IX Tanjungpinang Timur, tidak berada pada wilayah kerjanya dan pada waktu pembuatan dan penanda tanganan SKT tersebut tidak melakukan Koordinasi dengan Kantor Lurah setempat.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Ferry Lee Garcia merasa dirugikan secara moril, karena tidak dapat mempergunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan dan secara materil merasa dirugikan sebesar Rp 200 juta.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, tentang memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati.

Terpisah, Kuasa Hukum PT TPD, Hendie Devitra SH MH mengharapkan, dengan adanya putusan MA terhadap terdakwa Simon Sura tersebut, hendaknya dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang masih membandel menempati lahan yang telah dikuasi oleh kliennya sejak beberapa tahun silam, sesuai ketentuan dan sejumlah dokumen tentang penguasan lahan yang berlaku.

“Adanya kasus ini kita harapkan dapat menjadi contoh dan pembelajaran bagi semua pihak, terutama masyarakat yang kita nilai masih ada yang menempati lahan milik PT TPD saat ini,” ucap Hendie.

Hendie juga menyebutkan, pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan pihak yang masih menempati lahan milik kliennya itu, ke aparat penegak hukum di daerah ini, untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

“Berdasarkan data serta catatan kita di lapangan, masih ada masyarakat yang mengaku memiliki surat tanah di atas lahan milik klien kita (PT TPD). Untuk itu, dalam waktu dekat ini juga akan kita laporkan mereka ke pihak kepolisian agar diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Hendie. (SK-APN)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.