, , , , ,

Kapolres Karimun Pastikan Kasus SPPD Fiktif DPRD Karimun Diusut Tuntas

oleh -516 views
Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Herie Pramono, didampingi Kanit Tipikor Polres Karimun tengah menyampaikan keterangan pers terkait Tindak Pidana Korupsi di DPRD Karimun. (Foto : Taufik)
height="100%"

Kapolres Karimun Pastikan Kasus SPPD Fiktif DPRD Karimun Diusut Tuntas
– Bendahara DPRD Ditetapkan Tersangka, Tapi Belum Ditahan.

Sijori Kepri, Karimun — Setelah mendapat sorotan dari pemuka masyarakat, akhirnya Polres Karimun mengambil sikap tegas, terkait pengusutan perkembangan dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Tahun Anggaran 2016.

Unit Tipikor Satreskrim Polres Karimun, yang dipimpin langsung Kasat Reskrim, AKP Herie Pramono SIK, langsung menggelar Konferensi Pers, tentang perkembangan kasus, yang dinilai tidak kunjung dilanjutkan, Sabtu, (21/3/2020).

Dihadapan insan pers, Herie Pramono, dengan tegas mengatakan, proses pengungkapan kasusnya akan dituntaskan, hingga memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

”Kapolres Karimun menjamin kasus akan diusut secara tuntas. Kita tidak main-main dalam hal ini,” ujar Herie Pramono.

Dalam perkara ini, ada dua modus operandi menggunakan anggaran yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Dalam pertemuan ini, Herie Pramono sekali lagi menegaskan, kasus akan diusut secara tuntas. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jajarannya akan memprioritaskan pengusutan kasus ini hingga tuntas.

Proses pengusutan yang telah dilakukan, tahun 2016, seorang pejabat Bendahara Sekretarat DPRD Kabupaten Karimun, berinisial BZ, membuat SPPD fiktif untuk keperluan pencadangan anggaran (saving).

Unit Tipikor Polres, katanya, sudah melakukan pemeriksaan terhadap 104 orang saksi dan 4 saksi ahli, serta pemeriksaan terhadap tersangka BZ, yang hingga kini masih bebas berkeliaran.

Barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik Unit Tipikor sejumlah 121 barang bukti dalam bentuk dokumen. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara atau Daerah yang dikeluarkan BPK RI senilai Rp 1.680.311.643,-.

”Pasal yang diterapkan dalam perkara ini, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” bebernya.

Dalam pengusutan kasusnya, polisi juga telah melimpahkan berkas pemeriksaan ke pihak Kejaksaan Karimun pada tanggal 4 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, penyidik Polres Karimun menerima pengembalian berkas (P19) dari pihak Kejaksaan. Ada beberapa saran dan petunjuk yang harus dilengkapi polisi.

”Untuk saat ini, penyidik sedang memenuhi petunjuk dari Kejaksaan. Dan apabila petunjuk dari Kejaksaan telah berhasil dilengkapi, maka akan dilakukan proses selanjutnya, yakni pelimpahan berkas, berikut tersangka dan barang bukti,” bebernya lagi.

Sesuai instruksi Kapolres Karimun, perkara ini harus diproses secara tuntas. Saat ini, Herie Promono memastikan, kasus akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan. Saat ini, masih dalam pemenuhan P19 dari pihak Kejaksaan.

”Dalam perkara ini, tindak pidana korupsi adalah Exra Ordinary Crime, bukan perkara konvensional, karena ini melibatkan beberapa pihak-pihak terkait,” katanya.

Hingga saat ini, belum ada penambahan tersangka, namun tidak tertutup kemungkinan ada penambahan. “Jadi sampai dengan tahun in,i kami dituntut harus bisa menyelesaikan perkara ini. Karena ada target dari Polda setiap Polres wajib mem P21 kan 2 perkara korupsi,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua tahun lalu, tepatnya 7 Mei 2018, warga Karimun dihebohkan temuan kasus dugaan penyelewengan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Karimun Tahun 2016.

Bahkan, Kasat Reskrim Polres Karimun, saat itu, AKP Lulik Febyantara SIK, bersama personelnya, telah melakukan pengusutan kasus. Aparat juga telah mendatangi Kantor DPRD Karimun, untuk menggeledah beberapa ruang kerja.

Hasil penyidikan sementara, satu orang, berinisial BZ, bertugas sebagai Bendahara Sekretariat DPRD Karimun, ditetapkan sebagai tersangka. Entah apa pasalnya, hingga
kini, tersangka belum ditahan. Tidak sampai di situ, aparat polisi terkesan menghentikan pengusutan kasusnya.

Tokoh masyarakat, Datuk Azman Zainal SH, mengatakan, ada apa dengan kasus ini, kenapa menjadi berlarut-larut hingga begitu lama.

“Pak Kapolda, apa kabar kasus dugaan Penyelewengan SPPD DPRD Karimun Tahun 2016 ?. Sudah dua tahun berjalan, kok terkesan didiamkan,” ujar pria yang dipercaya menjabat Ketua LMB Provinsi Kepri tersebut.

Kalau kasus tidak dilanjutkan lagi, penetapan seseorang sebagai tersangka, harus dicabut secara jelas. Tapi, mengapa didiamkan hal ini.

Sebagai tokoh masyarakat, ia pernah mendengar kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Karimun. Namun, pihak Kejaksaan mengembalikan berkas ke Polres Karimun, karena ada yang harus dilengkapi. (Wak Fik)

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]
banner 740x400 banner 740x400 banner 740x400 banner 740x400