Kasus Brigadir J, Mahfud MD Dengar Kabar Ferdy Sambo Dibawa ke Provost

oleh
Menko Polhukam, Mahfud MD. (Foto : Kemen Polhukam)

Jakarta, Sijori Kepri — Kasus Brigadir J, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mendengar kabar mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, dibawa ke Provost.

Mahfud lalu bicara soal pelanggaran etik dan pidana bisa sama-sama diproses.

“Yang ditanyakan orang, apakah cuma pelanggaran etik?. Menurut saya pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sana jalan,” kata Mahfud kepada pers, Sabtu, 6 Agustus 2022.

Menurut Mahfud, proses pengusutan dugaan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana tak bisa saling menunggu. Proses keduanya, juga tidak bisa saling meniadakan.

Mahfud lalu memberikan contoh soal penanganan kasus eks Ketua MK Akil Mochtar.

Mahfud mengatakan, saat Akil Mochtar ditahan terkait kasus korupsi, proses penindakan atas pelanggaran etik juga berjalan.

“Tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik,” ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini.

Menurutnya, penindakan tersebut juga akan mempermudah proses pemeriksaan. Dia mengingatkan bahwa proses hukum pidana lebih memakan waktu dibanding penanganan pelanggaran etik.

“Tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik,” ucapnya.

Menurut mantan Menteri Kehakiman ini, penindakan tersebut juga akan mempermudah proses pemeriksaan.

Dia mengingatkan bahwa proses hukum pidana lebih memakan waktu dibanding penanganan pelanggaran etik.

“Itu mempermudah pemeriksaan pidana, karena dia tidak bisa cawe-cawe di MK. Beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan barulah dijatuhi hukuman pidana. Pemeriksaan pidana itu lebih rumit, sehingga lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik,” jelas Mahfud. [red]