BATAM — Perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pemanduan dan penundaan kapal di wilayah pelabuhan Batam yang menyeret nama Heri Kafianto, mantan Kepala Bidang Komersial Pelabuhan BP Batam, menjadi sorotan publik. Setelah permohonan praperadilan yang diajukannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Batam, status Heri sebagai tersangka kini resmi dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang praperadilan yang digelar Senin (2/6/2025) di PN Batam. Hakim menolak seluruh permohonan yang diajukan Heri Kafianto dan membebankan biaya perkara kepada pemohon. Dalam permohonannya, Heri berusaha menggugurkan status tersangkanya yang ditetapkan oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri).
Kepala Kejati (Kajati) Kepri, Teguh Subroto, SH., MH., menyatakan bahwa penolakan praperadilan ini mempertegas bahwa proses hukum telah dijalankan secara profesional dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
“Penyidik telah bekerja secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah. Dengan ditolaknya praperadilan ini, maka status tersangka Heri Kafianto dinyatakan sah. Proses penyidikan akan terus berjalan dan segera dilimpahkan ke pengadilan,” tegas Teguh.
Ia juga menyebut bahwa kasus ini merupakan bagian dari komitmen Kejati Kepri dalam menuntaskan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
Heri Kafianto ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Januari 2025, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-28/L.10.5/Fd.1/01/2025.
Ia diduga menyalahgunakan wewenang dengan menunjuk pihak swasta untuk mengelola fasilitas BP Batam tanpa mekanisme yang sesuai ketentuan hukum, yang mengakibatkan potensi kerugian bagi negara.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena berlangsung selama enam tahun, dari 2015 hingga 2021, dan menyangkut pengelolaan aset vital negara di sektor pelabuhan.
Kejati Kepri menegaskan tidak akan berhenti sampai di sini. Teguh Subroto memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam perkara ini akan diproses secara hukum.
“Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Kejati Kepri akan terus konsisten menegakkan hukum hingga tuntas,” pungkasnya.
Dengan penolakan praperadilan ini, Kejati Kepri melangkah ke tahap selanjutnya dalam penyidikan dan penyusunan berkas perkara, untuk segera dilimpahkan ke pengadilan demi menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. ***
