, , , , , ,

Kasus Perjalanan Dinas DPRD Karimun 2016, Tunggu Putusan Kejari Karimun

oleh
Kasus Perjalanan Dinas DPRD Karimun 2016, Tunggu Putusan Kejari Karimun 1
Kasat Reskrim, AKP Herie Pramono SIK. (Foto : Humas Polres Karimun)
banner 1102x276

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kasus Perjalanan Dinas DPRD Karimun 2016, Tunggu Putusan Kejari Karimun
– Tersangka Masih 1 Orang.

Sijori Kepri, Karimun — Unit Tipikor Satreskrim Polres Karimun membuktikan keseriusan menguak dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Tahun Anggaran 2016.

Meski sebelumnya sempat mendapat sorotan, pengungkapannya terkesan berlama-lama, namun Polres Karimun, telah merampungkan pemeriksaan perbaikan, pasca Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun, mengembalikan berkas pemeriksaannya.

”Kita merampungkan perbaikan berkas pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Tahun Anggaran 2016. Sesuai perintah Kapolres Karimun, kita pastikan kasus akan ditindaklanjuti secara transparan,” ujar Kasat Reskrim, AKP Herie Pramono SIK, Rabu, (8/4/2020).

Perbaikan pemeriksaannya telah lengkap (P21). Bahkan, Polres Karimun, telah melimpahkan hasil pemeriksaan tahap dua kasus ini ke pihak Kejaksaan Negeri Karimun, Tanggal 27 Maret 2020 lalu.

Dengan pelimpahan ini, maka Polres Karimun, menunggu hasil pemeriksaan dari pihak Kejaksaan. ”Kita tunggu keseriusan pihak Kejaksaan mengusut kasus ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Herie Pramono mengatakan, dalam perkara ini, ada dua modus operandi menggunakan anggaran yang bersumber dari Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

”Kasus akan diusut secara tuntas. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jajarannya telah memprioritaskan pengusutan kasus ini hingga tuntas,” katanya.

Proses pengusutan yang telah dilakukan, tahun 2016, seorang pejabat Bendahara Sekretarat DPRD Kabupaten Karimun, berinisial BZ, membuat SPPD fiktif untuk keperluan pencadangan anggaran (saving).

Unit Tipikor Polres, katanya, sudah melakukan pemeriksaan terhadap 104 orang saksi dan 4 saksi ahli, serta pemeriksaan terhadap tersangka BZ, yang hingga kini masih bebas berkeliaran.

Barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik Unit Tipikor sejumlah 121 barang bukti dalam bentuk dokumen. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara atau Daerah yang dikeluarkan BPK RI senilai Rp 1.680.311.643,-.

”Pasal yang diterapkan dalam perkara ini, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” bebernya.

Dalam pengusutan kasusnya, polisi juga telah melimpahkan berkas pemeriksaan ke pihak Kejaksaan Karimun pada tanggal 4 Desember 2019. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2019, penyidik Polres Karimun menerima pengembalian berkas (P19) dari pihak Kejaksaan. Ada beberapa saran dan petunjuk yang harus dilengkapi polisi.

Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Karimun, Adriansyah, menegaskan, pihak kejaksaan akan serius menangani kasus ini. Apalagi, kasusnya korupsi.

”Berkasnya dikembalikan lagi hari Senin, Minggu lalu dan sesuai KUHAP kita punya waktu 14 hari mempelajarinya dan menentukan apakah ada petunjuk lagi atau tidak,” kata Adriansyah.

Ketua Laskar Melayu Bersatu (LMB) Provinsi Kepri, Datuk Azman Zainal SH, yang juga pemuka masyarakat Karimun, menyambut positif Polres Karimun, memastikan akan mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan Belanja Perjalanan Dinas (SPPD) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Tahun Anggaran 2016.

Pasalnya, anggaran yang dipersangkakan bersumber uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

“Kita sambut positif Polres Karimun, memastikan kasus akan diusut tuntas,” katanya.

Dalam proses pengungkapan,Datuk Azman Zainal, mengharapkan, bukan pejabat Bendahara saja yang ditetapkan tersangka, melainkan atasan yang bersangkutan. Karena, setiap keputusan yang diambil bawahan, tentu diketahui dan disetujui atasannya, dalam hal ini Sekretaris DPRD Karimun.

“Kita sepenuhnya percaya dan menyerahkan proses pengusutan ke pihak polisi. Namun, sebagai warga awam tentang hukum, kita penasaran, mengapa hanya Bendahara saja yang ditetapkan tersangka. Pejabat Sekretaris DPRD Karimun dan Ketua DPRD Karimun kok tidak ?,” kata Datuk Azman Zainal.

Perhatian pria akrab disapa Datuk ini, juga tertuju pasca pejabat Bendahara DPRD Karimun ditetapkan tersangka, mengapa hingga kini yang bersangkutan tidak ditahan. Minimal, jika ada penahanan ada efek jera terhadap perbuatan yang ia lakukan.

“Pejabat Bendahara DPRD Karimun telah ditetapkan tersangka, kok tidak ditahan ya ?,” katanya. (Wak Fik)

banner 4921x615

banner 1280x160

banner 740x400

banner 1280x157

banner

banner 1050x130 banner 2560x472

banner 740x400

banner

loading...