Kejari Tanjungpinang Kembalikan 2,8 M ke Kas Negara

oleh

– Selama Januari – Februari 2015.

TANJUNGPINANG (SK) — Selama Januari hingga Februari tahun ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang sudah menyetorkan dana Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp 2,8 miliar lebih ke kas negara.

“Itu jumlah keseluruhan hasil dinas kejaksaan yang kita setor ke kas negara dalam dua bulan di tahun ini,” kata Kepala Kejari Tanjungpinang Herry Ahmad Pribadi SH.,MH, Rabu (04/03/2015).

Herry merincikan, setoran PNBP yang dimaksud adalah uang pengganti perkara pidana khusus Rp 2,5 miliar, denda tilang dan verstek plus denda perkara pidana khusus Rp 136 juta dan biaya perkara tilang pidana umum Rp 622 ribu.

Termasuk juga, uang sitaan hasil korupsi perkara pidana khusus Rp 83 juta dan uang hasil rampasan perkara pidana umum sebesar Rp 3,8 juta.

“Ini berkat komitmen tim di Kejari dalam memberantas tindak pidana korupsi maupun kasus lainnya,” beber Herry.

Herry memaparkan, pihaknya tidak saja melakukan tindakan refresif terhadap pelaku-pelaku kejahatan, namun juga mengedepankan tindakan prepentif atau pencegahan, serta edukatif dengan memberikan penyuluhan hukum demi terciptanya masyarakat sadar hukum.

BACA JUGA  M Arieswan Terancam Dipanggil Paksa Jaksa

“Maka itu, kami mohon dukungan teman-teman pers sebagai pengawasan dari ekternal kami untuk membangun rasa keadilan untuk masyarakat,” harap Herry.

Herry mengatakan, pihaknya juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum di Inspektorat di Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan.

“Tujuannya tidak lain dalam upaya mencegah terjadi perbuatan pelanggaran hukum,” tegas Herry.

Khusus untuk pimpinan daerah, Herry mengingatkan, agar memanfaatkan anggaran sebaik-baik mungkin sesuai aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjerumus kedalam hukum menjadi terpidana korupsi.

“Kalau tak diindahkan upaya warning yang kami sampaikan ini, tentu ada tindakan refresif yang akan dilakukan. Saya juga sudah sampaikan kepada inspektorat, agar awasi kepala dinas dalam mengelola anggaran, jangan dibiarkan mereka tersangkut permasalahan hukum dikemudian hari,” imbau Herry. (SK-RUD)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.