Kejari Tanjungpinang Tetapkan Dua Tersangka

oleh

– Dugaan Kasus Korupsi di DKP Bintan.

TANJUNGPINANG (SK) –Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, saat ini telah menetapkan sebanyak dua tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan kapal, sebagai alat tangkapan nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bintan, senilai Rp 1,16 milar, tahun anggaran 2010-2011 lalu.

Kedua tersangka tersebut, yakni HS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di DKP Bintan, serta MA selaku rekanan kontraktor yang melaksanakan kegitan proyek yang diduga telah merugikan keuangan negara tersebut.

“Hasil penyelidikan yang telah kita lakukan, dinilai telah memiliki minimal dua alat bukti yang kuat dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang kita tuduhkan kepada dua tersangka tersebut,” ucap Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanjungpinang, Lukas Alexander S SH, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/4/2015).

Lukas menerangkan, pelaksanaan proyek tersebut dilakukan oleh DKP Bintan tahun 2010-2011 dengan anggaran APBD sebesar Rp 1,16 miliar, serta telah dicairkan 100 persen.

BACA JUGA  Tilap Dana, Mantan Rektor Hanya di Hukum 1 Tahun

Namun hasil penyelidikan yang dilakukan terhadap pelaksanaan proyek pengadaan kapal yang diperuntukan bagi sarana tangkapan nelayan di Bintan itu, diduga tidak sesuai dengan spek kontrak pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian negara.

“Hasil penilaian sementara kita, kerugian negara akibat kegiatan proyek tersebut sebesar Rp 400 juta dari pagu anggaran proyek sebesar Rp1,16 miliar,” ucap Lukas.

Diterangkan, selain telah menetapkan sebanyak dua orang tersangka, pihaknya juga telah mengumpulkan sejumlah data serta keterangan para saksi yang diduga mengetahui dalam pelaksanaan proyek ini.

“Setidaknya sudah ada 8 orang saksi yang sudah kita ambil keterangannya. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain dari dua orang yang telah kita tetapkan saat ini,” ungkap Lukas.

Akibat perbuatannya, lanjut Lukas, tersangka dapat dijerat sesuai pasal 2 jo pasal 3 UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP. (SK-APN)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.